PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu menggelar sidang perbuatan melawan hukum terkait kerusakan hutan konservasi yang disebabkan aktifitas Tambang Batubara PT. Kusuma Raya Utama (KRU) di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan Pencemaran Anak Sungai Kemumu yang merupakan anak sungai DAS Air Bengkulu.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (24/1/2019) sudah memasuki tahapan Pembuktian dan Walhi
menghadirkan ahli Hukum Pertambangan dari Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara DKI. Jakarta Dr. Ahmad Redi, SH,MH.

Dalam sidang Ahmad Redi mengatakan hutan Konservasi merupakan kawasan pelestarian, pengawetan, penelitian, pariwisata serta rekreasi alam tidak dapat diganggu dengan aktifitas pertambangan, dan haram hukumnya apabila suatu kawasan Konservasi didalamnya terdapat aktifitas pertambangan.

Hutan Koservasi di dalam pola ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kawasan Lindung.

“Maka tidak dibenarkan untuk dilakukan kegiatan pertambangan dan terdapat hukum pidana. Apabila suatu pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena fungsi lindung merupakan penyangga kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya dan juga masyarakat di bagian hilir,” terang Ahmad Redi.

Dalam pemeriksaan saksi, Ahmad Redi, mengatakan Kawasan Hutan Konservasi merupakan penghasil oksigen dan kawasan penyangga kehidupan. Apabila aktifitas pertambangan pada bagian hulu tidak dihentikan, maka dapat diperkirakan seratus tahun lagi anak, cucu serta cicit yang merupakan generasi penerus tidak dapat lagi menikmati bebasnya menghirup oksigen.

“Seratus tahun lagi kita bisa beli oksigen seperti membeli Air mineral dalam botolan,” jelas Ahmad Redi

Sementara, Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frastien, Sabtu (26/1/2019) mengatakan dalam usaha memperjuangkan keadilan lingkungan bagi seluruh masyarakat Bengkulu dari Hulu, Tengah dan Hilir Walhi berharap dukungan besar dari masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya masyarakat yang terdampak langsung.

“Gugatan Walhi merupakan gugatan seluruh masyarakat Bengkulu untuk mewujudkan keadilan lingkungan dari generasi ke generasi dan yang paling terpenting Masyarakat Bengkulu dapat terhindar dari Bencana Ekologis seperti banjir dan juga longsor akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terlebih dampak pencemaran air tersebut juga dirasakan oleh 9805 Rumah konsumen PDAM Kota Bengkulu yang seharusnya mendapatkan jaminan air bersih dan sehat,” urai Dede.

Dalam sidang selanjutnya yang akan dilakasanakan pada Senin 28 Januari 2018 Walhi akan menghadirkan Saksi Ahli yang akan berbicara masalah Hak Asasi Manusia terhadap Lingkungan Hidup.

Seperti diketahui bersama Gugatan perdata yang dilayangkan Walhi Bengkulu kepada PT KRU dan salah satu turut tergugat yaitu Gubernur Bengkulu bertujuan menghentikan aktifitas pertambangan dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan Pencemaran Anak Sungai Kemumu yang merupakan anak sungai DAS Air Bengkulu. [Ardiyanto]