PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Maraknya isu penutupan tempat hiburan malam Aleksis’X dan Lokalisasi Pulau Baai serta viralnya kasus prostitusi online yang melibatkan artis ternama Indonesia mengundang keprihatinan banyak pihak. Salah satunya datang dari Senator Muda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief.

Anggota Komite I DPD RI itu menilai, aturan terkait prostitusi perlu diperkuat, bukan hanya bagi penyedia jasa dan pelaku namun juga bagi pengguna jasa. Menurutnya, hal ini penting untuk menimbulkan efek jera secara menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis pelacuran.

“Orang yang menjual tubuhnya dan yang membeli harus sama di mata hukum. Agar tidak ada diskriminasi dan menimbulkan efek jera bagi para pemesan jasa prostitusi. Aturan untuk mencegah terjadinya praktik prostitusi mesti diperkuat,” kata Senator Riri kepada wartawan, Selasa (8/1/2018).

Usul agar penikmat jasa pelacuran juga dijerat secara hukum pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang yang terbuka untuk umum di gedung MK pada 5 April 2017 saat itu memutuskan bahwa kewenangan tersebut ada pada pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama dengan presiden.

“Kalau memang undang-undang belum bisa mengakomodir, pemerintah daerah bisa memulainya dengan merancang Perda (Peraturan Daerah) khusus untuk menangani masalah prostitusi ini atau merivisi Perda tentang ketertiban umum yang sebelumnya sudah ada karena masalah pelacuran ini termasuk dalam kategori menganggu ketertiban umum,” ungkap Senator Riri.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini mengingatkan, Indonesia sudah meratifikasi Convention for the Supression of the Traffic to Person and of the Prostituion of Others pada 1949, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menegaskan bahwa prostitusi adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan.

“Pemerintah-pemerintah daerah bisa menjadikan hasil konvensi tersebut sebagai acuan untuk membuat perangkat hukum. Ini butuh komitmen yang kuat terutama dari kepala-kepala daerah,” jelas Senator Riri.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini mengungkapkan, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan keberhasilannya dalam memberantas prostitusi bahkan menutup lokalisasi terbesar di Indonesia yaitu Dolly.

“Tidak mudah memang dan tidak bisa cepat. Tapi dengan komitmen yang kuat dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, akhirnya Dolly tinggal sejarah. Apakah masalah selesai? Belum tentu. Makanya hukumnya harus diperkuat. Apalagi kalau prostitusi itu terjadi terhadap anak di bawah umur,” ujar Senator Riri.

Tantangan terbesar dalam menyelesaikan persoalan prostitusi ini, alumni SMP Negeri 1 Kota Bengkulu ini menambahkan, mulai digunakannya teknologi informasi via internet seperti media sosial dimana perkembangannya saat ini sudah begitu mengkhawatirkan.

“Bahkan sudah ada menjajakan tubuhnya secara terang-terangan. Ini belum termasuk yang berkedok tempat tongkrongan, karaoke, diskotek, panti pijat, atau salon. Tantangan ini harus dijawab secara bersama-sama. Masyarakat harus kita ajak kembali ke agama sebagaimana amanat sila pertama Pancasila mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa,” demikian Senator Riri.

Untuk diketahui, Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite I DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pemerintah Daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara. [Eva De]