PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Kasus dugaan Korupsi dana Beban Kerja (BK) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2015 lalu yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu telah bergulir di persidangan dengan empat orang terdakwa yakni MS, Mantan Kadis DPPKA, IA Kabid selaku Perbendaharaan, JTF selaku Bendahara, dan E selaku Kasi Verifikasi.

Empat terdakwa tersebut diminta agar segera mengembalikan Kerugian Negara (KN) sebelum sampai pada sidang tuntutan.

Kepala Kejari Bengkulu, Emilwan Ridwan, Sabtu (19/1/2019) mengatakan para terdakwa diminta kembalikan kerugian negara sebelum sidang tuntutan.

Jika pengembalian kerugian negara dapat dilunasi sebelum sidang tuntutan maka akan menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan tuntutan. Namun jika permintaan Kejaksaan tidak diindahkan maka para terdakwa terancam tuntutan pidana berat.

“Sidang telah sesuai seperti yang di tetapkan, tapi yang menjadi masalah kita upaya pengembalian keuangan negara, ketika penyidikan para pegawai sudah mengembalikan kerugian tersebut. Kerugian seluruhnya 1,5 miliar dan kurang lebih masih 1,1 yang belum dikembalikan. Tentunya kami berharap para terdakwa segera melakukan pengembalian sisa kerugian sehingga dalam pertimbangan tuntuan kami, menjadi dasar pertimbangan kita, kalau belum mengembalikan itu akan mempengaruhi tuntutan dan dapat memberatkan tuntutan kepada para terdakwa,” terang Emilwan Ridwan.

Dalam kasus dugaan korupsi tersebut dana Beban Kerja pada tahun 2015 lalu yang di bagika kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota menyalahi aturan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 36 tahun 2015 lalu.

Kemudian dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu ditemukan kerugian negara kurang lebih sebesar 1,6 miliar rupiah dari total dana kurang lebih sebesar 5,6 miliar rupiah dan diduga ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari penggunaan Perwal.

Perwal yang diterbitkan, tunjangan yang seharusnya berlaku pada bulan Agustus 2015 lalu tetapi faktanya pembayarannya dilakukan pada bulan Januari. [Ardiyanto]