Aizan SH, MH

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Terkait adanya laporan istri Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bengkulu inisial RK ke Mapolda Bengkulu beberapa waktu lalu, soal dugaan perzinahan dan atau dugaan pernikahan tanpa izin istri sah yang dilakukan Kadis PUPR inisial SI.

Kuasa Hukum RK, Aizan SH, MH, Selasa (5/3/2019) mengatakan dari laporan yang disampaikan di Mapolda Bengkulu, RK sudah menjalani pemeriksaan penyidik Polda dan ada satu saksi tambahan inisial T yang juga juga diperiksa penyidik dalam waktu yang bersamaan selama kurang lebih dua jam.

“Waktu pemeriksaan di Polda, keterangan yang disampaikan untuk memperkuat laporan. Jadi saat kejadian itu apakah benar, atau tidak masih seputaran itu. Di samping itu memang, karena dari awal kita minta bukan hanya segi laporan dugaan pernikahan siri itu saja artinya juga tindakan dari atasan langsung,” ujar Aizan.

Baru-baru ini, kata Aizan, pada tanggal 27 februari 2019, pihak inspektorat sudah mengambil keterangan dari kliennya terkait kasus tersebut. Artinya, keterangan yang diambil dari kliennya akan memperkuat laporan yang disampaikan soal dugaan penggrebekan terhadap SI di kediaman VN.

“Nanti itulah yang akan diperdalam dari pihak inspektorat. Saya tanya juga dengan pihak inspektorat, ini yang lain diperiksa atau tidak. Pihak inspektorat mengatakan pihak lain juga sudah diperiksa seperti SI, VN serta beberapa saksi lainnya,” terang Aizan.

Harapannya, sambung Aizan, paling tidak melihat dari kode etik SI dugaan sebuah perbuatan yang menyebar ke publik dan meresahkan. Hal tersebut menurut Aizan tidak mencerminkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik.

“Artinya kita menunggu jangan hanya pemeriksaan saja. Kita tunggu hasil rapat mereka apa, ada sanksi atau tidak dan kalau ada sanksi yang seperti apa. Apalagi ini sudah merambah ke ranah publik yang menyangkut citra baik dari pemerintah kota. Kita tunggu religiusnya seperti apa sesuai yang dicanangkan. Dengan adanya kejadian ini bagaimana tindakan atasan terhadap apa yang dilakukan SI. Kita berharap atasan dari terlapor memberikan sanksi yang pantas, apa itu di nonaktifkan atau apa, silahkan mereka yang menentukan timnya dia,” ungkap Aizan.

Jangan sampai, lanjut Aizan, pemeriksaan yang sudah dilakukan inspekorat menjadi silsilah.

“Kalau bukti-bukti otentik laporan ke Polda sudah, jadi kurang bukti apa lagi. Soal pidananya menunggu piemeriksaan di Polda. Inilah informasi dalam waktu dekat atau sudah diperiksa terlapor sendiri bersama saksi-saksi yang lain,” tandas Aizan.[Ardiyanto]