PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu bersama Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong kembali berhasil menangkap terpidana Korupsi atas nama Supratman Urip, mantan pegawai Bank Pemerintah Daerah (BPD) cabang Curup yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kurang lebih selama 14 tahun, yang berhasil ditangkap di Kota Bengkulu, Senin (4/3/2019) sekira pukul 11:45 WIB.

Kasi Penkum Kejati Bengkulu Marthin Luther saat dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (5/3/2019) mengatakan terpidana Supratman Urip dalam pelariannya sebagai DPO tinggal di Kabupaten Liwa Provinsi Lampung. Dia merupakan salah satu dari tiga terpidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 25/PID/2003/PT.BKL tanggal 10 Mei 2003, kasus tindak pidana korupsi Pengajuan Kredit pada BPD cabang Curup tahun 1995 dan 1996  dengan total Kerugian Negara sebesar Rp. 1.091.777.789,00 bersama- sama dengan terpidana Drs. M. Taufik yang telah dilaksanakan penangkapannya oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung pada tanggal 26 Februari 2019 di Jakarta pusat dan pada tanggal 27 Februari 2019 terpidana dibawa ke Bengkulu untuk dieksekusi di Lapas Bentiring.

“Setelah adanya pemberitaan penangkapan terpidana M. Taufik, kemudian terpidana Supratman Urip datang ke Bengkulu beritikad baik untuk menyerahkan diri. Setelah kita jemput di kediamannya Bengkulu, kemudian pada pukul 12:15 WIB terpidana Supratman Urip dibawa ke Lapas Bentiring untuk menjalani hukuman pidana selama dua tahun penjara denda lima juta rupiah subsider lima bulan serta uang pengganti sebesar Rp. 500 juta rupiah,” ujar Kasi Penkum.

Untuk saat ini, kata Kasi Penkum, masih dua orang terpidana lagi yang menjadi DPO dalam kasus tersebut. Pihaknya menghimbau kepada dua orang DPO lainnya agar beritikad baik yaitu menyerahkan diri untuk menjalani proses hukum sesuai dengan putusan dari Pengadilan.

“Saya menghimbau kepada DPO lainnya agar memiliki itikad baik untuk menyerahkan diri seperti yang dilakukan terpidana Supratman Urip untuk menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan,” terang Kasi Penkum. [Ardiyanto]