Pedomannengkulu.com, Rejang Lebong – Setelah sempat 1 jam berada diruang tim penyidik pidsus Kejari Curup, 7 tersangka (tsk) korupsi pengadaan komputer dinas pendidikan rejang lebong tahun 2010 dinyatakan tunda untuk dilkukan pelimpahan tahap II. Apa pasal? Usut punya usut, penundaan pelimpahan tsk dan barang bukti tersebut lantaran terdapat sedikit kekurangan barang bukti yang harus ada untuk dilimpahkan.

“Betul. Seharusnya memang jadwal pelimpahan tahap dua terhadap 7 tsk tersebut dilakukan hari ini. Namun, saat sudah berada diruangan tim JPU Pidsus Kejari, ternyata ada sedikit bukti yang belum lengkap dan harus kami lengkapi,” tutur Kapolres Rejang Lebong, AKBP Jeki Rahmat Mustika, SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Jery Antonius Nainggolan, SIK, Jumat (15/3) usai melakukan koordinasi dengan tim JPU Pidsus Kejari Curup di selasar kantor Kejari Curup.

Dijelaskan Kasat, hal tersebut tidak berarti membatalkan tahapan pelimpahan ketujuh tsk. Hanya saja, jadwal pelimpahannya ditunda. “Untuk tahapan P21 sudah. Secepatnya, kami akan melengkapi berkas bukti yang kurang dan segera melakukan kembali tahapan pelimpahan para tersangka ini,” jelas Kasat.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Curup, Agustian SH juga membenarkan hal tersebut. Dirinya mengatakan, penundaan tahapan pelimpahan tahap II terhadap para tsk tersebut. “Kita tidak membatalkan, hanya menunda. Kami dari pihak kejaksaan juga tidak akan berani menerima jika masih ada bukti yang masih kurang. Untuk kapan jadwal pelimpahan kembali akan dilakukan ya tergantung dari pihak penyidik Polres Rejang Lebong. Jika cepat dihadirkan barang bukti itu maka akan cepat kita lakukan pelimpahan para tersangka ini,” ujar Kasi Pidsus singkat.

Sebelumnya, Penyidik unit tindak pidana korupsi (tipikor) Sat Reskrim Polres Rejang Lebong akhirnya bisa bernafas lega. Ini setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Curup menyatakan berkas perkara (BP) penyidikan tipikor pengadaan komputer dinas pendidikan tahun anggaran 2010 yang digarap sejak tahun 2012 lalu dinyatakan lengkap (P21). Saat ini, Jumat (14/3), tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka (tsk) beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejari Curup. Mereka diantaranya, Ha yang saat ini menjabat sebagai kepala bagaian ULP Rejang Lebong, Al, Yu, Za dan As yang saat itu bertugas sebagai panitia lelang proyek tersebut dan Su selaku PPTK proyek itu sendiri serta SDR yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Rejang Lebong.

Pantauan PedomanBengkulu.com, sebelum dilakukan dilimpahkan ke JPU, ke tujuh tersangka dikumpulkan penyidik di ruang Sat reskrim Polres Rejang Lebong. Setelah berkumpul, ketujuh tsk digiring penyidik langsung ke Kantor Kejari Curup beserta barang bukti. Setiba di Kejari, ketujuh tersangka dan barang bukti langsung diterima oleh tim JPU Kejari di ruang seksi Pidsus. Hingga berita ini dilansir, belum satupun pihak yang bisa dimintai keterangan.

Untuk ketahui, BP tipikor pengadaan korupsi pengadaan konputer tahun anggaran 2010 ini sempat berulang kali bolak balik lantaran tidak dinyatakan lengkap atau P19 oleh JPU. Berdasarkan informasi yang berhasil di himpun, proyek pengadaan komputer tahun anggaran 2010 di Dinas Pendidikan Rejang Lebong itu dikerjakan oleh CV Wijaya Perdana senilai rp 3 Milyar. Dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan adanya indikasi jika panitia pengadaan dalam menentukan harga pembelian komputer atau HVS tidak menggunakan harga pembanding, melainkan mengacu kepada Engenering Estimate (EE). Sementara EE sendiri tidak dibenarkan digunakan dalam pelaksanaan proyek pengadaan. EE hanya digunakan pada pelaksanaan proyek fisik pembangunan. Atas kondisi itu, Penyidik dan BPKP Bengkulu sepakat jika telah terjadi kerugian negara senilai Rp. 800 juta atas pelaksanaan proyek tersebut.

Terhadap ketujuh tersangka, penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2, ayat 3 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidair pasal 9 jo pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 ayat 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. [Ipank PeBe]