PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Saat ini terdapat 2951 hektar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan berada di dalam kawasan hutan negara. Data tersebut berdasarkan surat usulan perubahan peruntukan dan fungsi hutan dalam rangka review rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) pada Januari 2019 lalu.

Tanaman kelapa sawit yang telah berusia belasan tahun ini dimiliki oleh tiga perusahaan besar, yaitu PT Agromuko (SIPEF Group), PT Alno Agro Utama (Anglo Eastern Plantation) dan PT Sandhabi Indah Lestari (mitra dari Willmar Grup). Diketahui, 2951 hektar kebun kelapa sawit itu diusulkan untuk dilepaskan menjadi kawasan bukan hutan (APL) dengan alasan over lapping izin. Usulan tersebut berdasakan usulan dari Bupati Mukomuko dan Bupati Bengkulu Utara.

Manager Kajian Hukum Lingkungan dan Kebijakan Genesis Bengkulu, Delvi Indriadi mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut, tidak ada satupun dasar hukum yang membenarkannya.

“Tidak ada satu dasar hukum yang memperbolehkan adanya aktivitas perkebuanan dalam kawasan hutan dan tidak ada skema pinjam pakai. Artinya, status kawasan itu harus clear terlebih dahulu. Jika statusnya kawasan hutan, maka harus dilepaskan menjadi bukan kawasan hutan, baru boleh ada aktivitas perkebunan. Sejumlah 2951 hektar kebun dalam kawasan hutan itu artinya kawasan rambahan,” lanjut Delvi.

“Seharusnya pemerintah melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan, bukan malah melakukan pemutihan atas pelanggaran hukum tersebut. Kami melihat ini seperti modus operandi dan deforestasi akan terus meningkat jika modus ini terus dilakukan oleh pemerintah,” tambah Delvi.

Sementara, Direktur Genesis Bengkulu Uli Arta Siagian, juga mengatakan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan dijadikan sebagai ruang untuk mengakomodasi kesalahan perusahaan.

“Proses ini mirip seperti proses perubahan kawasan hutan pada tahun 2012 lalu. Kami mendokumentasikan bagaimana modus pelepasan untuk kepentingan izin perkebunan terjadi, seperti yang terjadi pada kawasan HPT Air Manjunto” tutur Uli.

Secara singkat, Uli menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Manjunto telah ditunjuk sebagai areal hutan di provinsi Bengkulu dengan fungsi hutan produksi terbatas pada 1985 melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/1985 pada 1985, ditata batas pada 1986, 1990 dan 1993, kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi terbatas Air Manjunto (Reg.62) pada 1998 dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 313/Kpts-II/1998.

Pada tahun 1995 diterbitkan HGU nomor 9/HGU/KBPN/95 untuk PT Agronusa Raflesia yang kemudian diakuisisi oleh PT Agromuko. Pada 2008, Dinas Kehutanan Kabupaten Mukomuko melakukan investigasi terhadap aktivitas perkebunan kelapa sawit oleh PT Agromuko di dalam kawasan hutan produksi terbatas Air Manjunto. Hasilnya, PT Agromuko terbukti masuk ke dalam HPT seluas +/- 1.215 ha.

Pada Juli 2010, pemerintah kabupaten Mukomuko mengusulkan perubahan kawasan hutan 98.386 ha menjadi Areal Peruntukan Lain (APL), termasuk kawasan rambahan PT Agromuko Kementerian Kehutanan mengabulkan permintaan pemerintah kabupaten Mukomuko dan tentunya PT Agromuko dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No; SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 21 November 2011 yang memutuskan untuk menurunkan status kawasan tersebut menjadi hutan produksi konversi seluas 2.329 ha.

“Sekarang 2019 kawasan tersebut, bersama dengan beberapa kawasan lainnya diusulkan lagi untuk dilepaskan. Ini adalah deforestasi yang direncanakan, atas fakta ini juga kami menentang usulan perubahan kawasan hutan yang dengan jelas telah dibebani oleh izin HGU seperti ini, karena proses ini hanya akan menguntungkan segelintir orang saja, bukan rakyat Bengkulu” tambah Uli.

“Kami juga mempertanyakan komitmen perusahaan-perusahaan besar tersebut untuk tidak melakukan Deforestasi,” seperti PT Agromuko, SIPEF Grup. Sebagai perusahaan pemegang sertifikat RSPO seharusnya mereka memperbaiki kawasan tersebut,mengembalikan fungsinya. Tetapi sebaliknya, belasan tahun berkebun di kawasan hutan. PT Sandhabi Indah Lestari juga begitu, sebagai mitra dari WILMAR Grup, mereka juga seharusnya tidak berkebun dalam kawasan hutan meskipun dengan alasan tumpang tindih izin,” kata Uli. [Medi Muamar]