PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Mantan Camat Muara Bangkahulu Dihwanto mengakui bahwa dirinya pada tahun 2015 lalu telah menandatangani proses penerbitan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) lahan Pemerintah Kota (Pemkot) seluas 8 hektar yang ada di Perumahan Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Usai diperiksa tim penyidik Pidsus Kejari Bengkulu kurang lebih sekitar 3 jam, di Kantor Kejari, Senin (26/8/2019) Dihwanto mengatakan dalam menandatangani proses penerbitan SKT lahan Pemkot seluas 8 hektar di Perumahan Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tahun 2015 lalu, dirinya berpatokan dengan Lurah Bentiring Malidin yang saat itu menyatakan bahwa pengajuan penerbitan SKT sudah sesuai dengan mekanisme dan hal tersebut juga sudah diverifikasi oleh mantan Sekretaris Camat waktu itu yang saat ini menjabat sebagai Camat Muara Bangkahulu yaitu Asnawi.

“Dengan saya itukan cuma menerbitkan surat mengetahui surat SKT yang diterbitkan oleh Lurah saja itu kan. Atas permintaan warga masyarakat prosedurnya itu saya lihat sudah pas dan saya tandatangani. Sudah itu saya pindah kan gak tau lagi masalahnya, tau tau timbul sekarang kan. Kalau disurat itu kurang lebih 8 hektar, saya tau pemiliknya saja waktu disnilah (Kejari) tau jelas namanya. Waktu itu proseduralnya tetap jalan permintaan masyarakat dari pak Lurah ada Kasi Pemerintahannya dan Sekretaris Camat dibawah,” ungkap Dihwanto.

Dihwanto menambahkan untuk membuktikan keaslian tanda tangan dalam SKT tersebut pihaknya akan meminta kejelasan dari tim penyidik Kejari Bengkulu untuk diperlihatkan SKT asli lahan 8 hektar pemkot yang diduga dijual pada 2015 lalu.

“Saya tadi lihat memang tanda tangan saya tapi saya minta aslinya tadi, difoto copy belum tentu asli dari keadaan yang sebenarnya, saat itu Lurahnya masih Malidin, sekarang ini masih Malidin, 8 hektar yang saya tanda tangani waktu itu,” jelas Dihwanto. [Anto]