PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Dua terdakwa suami istri oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Kepahiang yakni Suryadi selaku Ketua DPC LSM Badan Peneliti Aset Negara Kabupaten Kepahiang dan Cahaya selaku Ketua Divisi Advokasi dan Hukum kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (12/9/2019).

Sidang yang diketuai Majelis Hakim Slamet Suripto ini dengan agenda menanggapi eksepsi penasehat hukum terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepahiang.

Dalam sidang tersebut JPU Kejari Kepahiang M Juriko Wibisono menegaskan, bahwa dalil-dalil penasehat hukum sebagaimana diuraikan dalam eksepsi telah masuk dalam materi pokok perkara dan diuraikan dengan hanya mengutip sebagian materi dakwaan Penuntut Umum. Apabila melihat dakwaan secara menyeluruh maka sangat terlihat perbedaan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi yaitu adanya kerugian keuangan negara. Bahwa sebagaimana di ketahui bahwa hal terpenting daripada tindak pidana korupsi adalah salah satunya mensyaratkan adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga jika terdapat tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka berlakulah asas hukum Lex spesialis derogat lex generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).

“Berdasarkan pasal 5 Undang Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Sehingga tepat jika penuntut umum melimpahkan perkara ini ke pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu,” jelas Juriko.

Lebih jelas Juriko, surat dakwaan penuntut umum telah menguraikan secara cermat jelas dan lengkap terdapat unsur kerugian keuangan negara. Sehingga perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar 30 juta rupiah sehingga merugikan keuangan negara yang merupakan Dana Desa dan didapat dari tiga Kepala Desa. Dengan demikian, pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas kedua terdakwa.

“Oleh karena itu, kami penuntut umum, meminta kepada majelis hakim yang
memeriksa perkara ini, agar dalil-dalil dalam nota keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan karena tidak berdasar pada aturan hukum yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami jaksa penuntut umum, memohon kepada majelis hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi dari tim penasehat hukum terdakwa,” tegas Juriko. [Anto]