Tampak Kegiatan konsolidasi terkait langkah percepatan verifikasi SK Hutan Masyarakat Adat Rejang

PedomanBengkulu.com, Lebong – Menjelang diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Wilayah Indikatif Hutan Adat di Kabupaten Lebong oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Pemkab Lebong melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Akar Foundation melaksanakan konsolidasi hutan masyarakat adat, terkait revisi peta awal pengajuan Wilayah Indikatif hutan wilayah kabupaten Lebong. Karena sebagian wilayah dalam peta awal, sebanyak 87 hektar sudah masuk wilayah administratif Kabupaten lain. Meliputi sekitar 70 hektar masuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan 17 hektar masuk wilayah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumsel.

Setidaknya dalam konsolidasi tersebut, pengajuan revisi peta hutan adat seluas 87 hektar tersebut bisa disamakan persepsi, agar bisa ditarik masuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Lebong dan dituangkan dalam revisi peta hutan adat terbaru.

Hadir sebagai pembicara Kepala DLH Lebong Zamhari Bahrun, Waka I DPRD Lebong Teguh Raharjo EP, Kepala Seksi Wilayah III TNKS Provinsi Bengkulu Zainuddin dan Direktur Akar Foundation Erwin Basrin. Sedangkan pesertanya selain perwakilan 12 kutai masyarakat adat, juga dihadiri sejumlah NGO dan OPD terkait.

Direktur Akar Foundation Bengkulu, Erwin Basrin menyampaikan, sebanyak 10.361 Hektare wilayah Hutan Adat yang diusulkan kepada KLHK Republik Indonesia.

“Hingga saat ini sudah ada 12 kutai yang diinisiasi dan sudah ditetapkan. Sebagaimana keputusan bupati dan tindaklanjut Perda nomor 4 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Rejang di Kabupaten Lebong,” ungkap Erwin dalam rapat konsolidasi yang digelar di Aula Setda Lebong Rabu siang (9/10/19).

Ditambahkan Erwin, sejak lima tahun terakhir pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menjadi ruang atau pintu masuk pengakuan ruang kelola rakyat. Dengan pengakuan dan kebijakan masyarakat hutan adat, Akar Foundation dan Pemkab Lebong sepakat berupaya mendorong pengakuan atas hak atas wilayah hak rakyat yang berbasis kehutanan dengan skema hutan adat 12 kutai adat tersebut.

Selanjutnya setelah mengikuti koordinasi hutan adat se-Sumatera, sambung Erwin, pada tanggal 18-20 September lalu di Batam Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 6 peta usulan Hutan Adat Kabupaten Lebong yang harus diverifikasi oleh tim KLHK.

“Harapan kita sebelum tim verifikasi turun, peta indikatif hutan adat hasil revisi sudah ada. Kalau perlu wilayah hutan adat juga dimasukkan dalam Perda RTRW Kabupaten Lebong, sebagai salah satu langkah nyata dukungan Pemkab Lebong,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Lebong Zamhari Bahrun mengatakan, tujuan acara ini untuk menyatukan semangat yang sama dalam pengajuan SK Hutan Adat sekaligus mengkonsolidasikan semua perwakilan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lebong.

“Soal Peta indikatif wilayah hutan adat, perlu dipertegas bahwa memang ada perbedaan pengakuan wilayah administratif yang harus dilihat antara draf SK Pengakuan Hutan Adat. Dan itu yang harus kita lengkapi untuk bahan tim verifikasi KLHK ke Kabupaten Lebong,” singkatnya. [Supriyadi]