Pedomanbengkulu.com, Seluma – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma menanggapi kritik terkait jumlah hibah anggaran untuk Pilkada 2020, yang sudah ditandatangani dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang berjumlah Rp.25,5 miliar.

Ketua KPU Kabupaten Seluma, Sarjan Effendi menjelaskan, anggaran yang sudah disetujui sudah dilakukan pengkajian. Salah satu pertimbangan yakni anggaran untuk menggaji Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS).

“Anggaran itu terus saja kami sampaikan bahwa, berdasarkan peraturan menteri keuangan yang baru saja keluar, ini yang berkenaan dengan badan Ad-Hoc saja seperti PPK dan PPS itu mencapai Rp. 13,68 miliar” jelas Sarjan, Selasa (22/10/2019).

Ditambahkan Sarjan, anggaran pilkada 2020 mendatang, meliputi dari seluruh tahapan dari awal hingga akhir.

“Tahapan pemilu itukan cukup banyak, mulai dari tahapan ini september kemarin,sampai dengan nanti penetapan calon terpilih pasangan bupati dan wakil bupati cukup lama, sehingga nanti akan digunakan dari awal sampai akhir” jelas Sarjan.

Sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Seluma dari partai Gerindra, Okti Fitriani, mengkritik besaran anggaran NPHD, meski ia tidak menampik tahun 2020 mendatang salah satu fokus anggarannya adalah Pilkada.

“Akan tetapi terkait dengan pilkada ini, bukan berarti bahwa fokus ini kita harus habis habisan, dengan tidak berfikir bahwa ada banyak hajat masyarakat lain yang mesti kita penuhi juga,” jelas Okti, Rabu (16/10/2019) lalu.

Ia mengatakan, semakin besar anggaran akan semakin besar pula pertanggung jawabannya, dan harus mempertimbangkan efisiensi anggaran.

“Kebesaran itu (25,5 miliar) kita harus bicara soal efektif efisensi juga, jadi jangan sampai enak melihatnya enak mendengarnya oh 25 M, enak sekali Seluma, tapi nanti susah mempertanggungjawabkannya, jangan sampai ini jadi bumerang, nanti malah jadi temuan, ini kan malah jadi tidak bagus” jelas mantan Komisioner KPU Provinsi Bengkulu tersebut. [IT2006]