PedomanBengkulu.com, Lebong – Menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Lebong yang belum mencairkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2019, baik itu Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Membuat anggota BPD dan sejumlah warga Desa Nangai Amen Kecamatan Lebong Utara, mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMD Sos) Kabupaten Lebong.

Kedatangan anggota BPD ke PMD Sos Lebong tersebut ada dua hal dipertanyakan, pertama kejelasan program desa APBDes Desa Nangai Amen tahun 2019. Kemudian yang kedua, yakni meminta ketegasan Pemkab Lebong untuk non-aktifkan Kades Nangai Amen, agar lebih fokus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Lebong dan tidak menjadi penghambat pelaksanaan program APBDes Tahun 2019.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas PMD Sos Lebong, Reko Heryanto S.Sos M.Si kepada PedomanBengkulu.com Senin siang (4/11/19).

“Iya, tadi kita kedatangan anggota BPD Desa Nangai Amen yang mempertanyakan dua poin, yakni soal belum direalisasikan APBDes 2019 sedangkan ini sudah memasuki dua bulan akhir 2019. Kedua soal permintaan untuk menon-aktifkan Kades mereka,” sampai Reko.

Ditambahkan Reko, untuk pencairan DD dan ADD atau APBDes tahun 2019. Setiap desa memang harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBDes tahun 2018 atau tahun sebelumnya. Tanpa adanya laporan realisasi tersebut, maka pihaknya tidak bisa memprosesnya.

“Bagaimana kami bisa memproses APBDes 2019, sedangkan laporan realisasi APBDes 2018 Nangai Amen sampai saat ini tidak ada,” tegasnya.

Kemudian terkait permintaan menon-aktifkan Kades dan pengusulan Penjabat Kades, lanjut Reko, semua itu prosesnya dimulai dari Camat yang mengajukan ke Bupati Lebong. Itupun kalau didisposisikan ke PMD Sos, baru pihaknya bisa memprosesnya.

“Intinya kami juga menunggu kejelasan proses hukum Kades Nangai Amen yang masih berjalan di Kejari Lebong dan disposisi dari Bupati Lebong,” demikian Reko. [Supriyadi]