PedomanBengkulu.com, Seluma – Hibah anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Seluma untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp25,5 miliar terancam dipangkas. Meski telah ditandatangani dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Seluma, namun DPRD Kabupaten Seluma berpandangan lain.

Dewan menilai anggaran tersebut terlalu besar dan menjadi penyebab defisit anggaran sebesar Rp54 miliar di APBD tahun 2020 mendatang. Pembahasan besaran hibah anggaran Pilkada dijadwalkan dibahas oleh DPRD.

“Karena masih ada defisit Rp54 miliar, maka perlu dibahas kembali,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Nofi Eriyan Andesca.

Meski Pilkada merupakan agenda penting, DPRD menyatakan akan mempertimbangkan untuk merasionalisasi anggaran, untuk kepentingan lain yang juga membutuhkan anggaran.

“Kita akan mengutamakan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Anggaran yang kurang efisien terutama dana KPU dan Bawaslu kemungkinan akan dipangkas,” jelas Nofi.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Seluma, Sarjan Effendi saat dikonfirmasi, Rabu (06/11/2019), mengatakan anggaran sudah sesuai peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2019 yang mengatur pendanaan Pilkada.

“Sesuai dengan Permendagri, kami akan tetap berpedoman dengan usulan yang sudah disepakati. Gaji PPK dan PPS membutuhkan anggaran Rp 13,6 miliar itu sudah tidak dapat dikurangi, dan sudah rinci,” jelas Sarjan Effendi.

Jika dipangkas, Sarjan mengatakan Pilkada 2020 mendatang tidak akan bisa berjalan hingga tahapannya selesai.

“Beberapa diantaranya sudah kita lakukan pemangkasan, (jika dipangkas) Pilkada di Seluma nantinya tidak akan selesai,” jelas Sarjan Effendi. [IT2006]