PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Satus perizinan rumah sakit dua jalur milik Pemda Rejang Lebong yang ada di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kepahiang dipertanyakan oleh Fraksi-fraksi di DPRD Rejang Lebong. Bahkan jika status rumah sakit tersebut belum jelas, maka pembanguan yang direncanakan untuk tahun 2020 terlebih dahulu ditunda.

Selain itu Fraksi di DPRD juga menyoroti terkait permasalahan PDAM terutama masalah sumber mata air yang ada di wilayah Lembak yang di manfaatkan oleh PDAM Lubuk Linggau namun warga Lembak sendiri mengalami kekeringan dan pelayanan air PDAM yang dikeluhkan warga di Wilayah Curup

“Kami dari Fraksi PDIP agar saudara Bupati segera menyelesaikan perizinan rumah sakit dua jalur secara legal dari pemerintah kabupaten Kepahiang. Apabila rumah sakit dua jalur belum dapat perizinan secara legal maka kami fraksi PDIP tidak menyetujui penganggaran untuk dana alokasi rumah sakit dua jalur tahun 2020,” kata Jurubicara Fraksi PDIP Destiansyah, Selasa (12/11/2019).

Sementara, Fraksi Amanat Keadilan Nasional melalui juru bicaranya Juwita Astuti meminta agar Pemda Rejang Lebong melakukan evaluasi terhadap kinerja PDAM Rejang Lebong karena banyaknya keluhan warga di wilayah Curup Utara, Curup Selatan dan Khususnya Kecamatan Padang Ulak Tanding tidak mendapatkan Air bersih. Ironisnya lagi untuk wilayah PUT, sumber mata air yang ada di PUT dimanfaatkan PDAM Lubuk Linggau sedangkan warga tidak mendapatkan pasokan Air Bersih.

“Kita di dewan sudah melakukan hearing dengan pihak PDAM namun sampai sekarang keris air bersih ini belum ada solusinya. Khusus untuk wilayah PUT, kita miris melihatnya warga sudah berbulan-bulan mengalami keris air bersih, ironisnya Air dari wilayah tersebut digunakan warga Kota Lubuk Linggau. Kami meminta penjelasan pemda dan PDAM terkait keuntungan yang diperoleh Rejang Lebong dan apakah sampai saat ini air tersebut masih digunakan oleh PDA di Lubuk Lingggau,” kata Juwita.

Terkait permasalahan yang disoroti oleh fraksi-fraksi di DPRD Rejang Lebong tersebut, Sekda Rejang Lebong RA Denny yang hadir dalam rapat paripuna pandangan Fraksi DPRD terkait Nota pengantar RAPBD Rejang Lebong tahun 2020 menyampaikan bahwa untuk rumah sakit dua jalur, proses perizinanya sudah diurus oleh pemda Rejang Lebong ke Pemda Kepahiang, namun sampai saat ini belum juga dikeluarkan.

“Untuk kronologi rumah sakit di dua Jalur ini adalah aset pemda Rejang Lebong yang tidak diserahkan pada saat pemekaran kabupaten Kepahiang. Lokasi RSUD ini sudah ada sertifikat, nah dulu pernah pakum, perebutan anatara Kepahiang dengan Rejang Lebong. Nah akhirnya difasilitasi oleh BPK karena siapa yang bertanggungjawab atas RSUD ini. Karena BPK siapa yang bertanggungjawab harus memanfaatkan akhirnya karena gonjang ganjinh seperti itu Rejang Lebong melepaskan dan Kepahiang melepaskan, akhirnya diambil alih oleh Provinsi. Namun, karena ada kendala keuangan akhirnya RSUD ini terbengkalai. Setalah ada pergantian kepemimpinan di Rejang Lebong dan kepahaing, akhirnya Bupati Rejang Lebong menyampaikan ke Provinsi untuk memanfaatkan RSUD ini dan dirapatkan antara Provinsi, Rejang Lebong, kepahiang, BPK dan dalam rapat tersebut ditanya apakah provinsi memanfaatkan RSUD tersebut, begitu juga kepahaing karena tidak ada yang memanfaatkan maka Rejang Lebong meminta kembali untuk dimanfaatkan dan mulai dibangun. Memang untuk lokasi berada di Kepahiang dan kita diminta untuk melengkapi perizinan dan kita sudah melakukan pengurusan ke PTSP Kepahaing, tapi sampai sekarang belum keluar, untuk persyarakatan sudah kita lengkapi. Sampai sekarang kita masih menunggu perizinan tersebut,” jelas Denny.

Terkait pemasalahan PDAM terutama terkait pemanfaatan Sumber Air di wilayah Rejang Lebong oleh Lubuk Linggau adalah urusan antara Provinsi. Awalnya Lubuk linggau melalui Provinsi Sumatra Selatan memang meminta memanfaatkan sumber air tersebut. Terkait MoU tersebut, kata Denny akan meminta bantuan Provinsi Bengkulu terkait dokumen MoU tersebut

“Untuk Evaluasi Kinerja PDAM pasti akan dilakukan termasuk untuk mengatasi air Bersih bagi pelanggan. Nah sekarang ini PDAM memberikan layanan kepada warga untuk menyediakan air bersih menggunakan mobil tanki, kalau ada yang membutuhkan silahkan hubungi PDAM dan pasti akan di antar,” kata Sekda.

Pandangan Fraksi DPRD Rejang Lebong terhadap Nota pengantar RAPBD Rejang Lebong tahun 2020 ini dilaksanakan dalam Kegiatan Rapat Paripuran DPRD RL yang dilaksanakan Selasa (12/11/2019).

Dari 7 Fraksi di DPRD yakni Fraksi Parta Golkar, Fraksi PDIP,Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Perindo,Fraksi Partai Nasdem , Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani dan Fraksi Amanat Keadilan Nasional meneytujui RAPBD Rejang Lebong untuk dibahas. [Julkifli Sembiring]