PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Seperti diketahui bersama, dalam penyidikan kasus dugaan penjualan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu seluas 8,6 hektar yang terletak di Perumnas Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu telah meminta bantuan tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mengetahui harga lahan seluas 8,6 hektar yang diduga telah dijual oleh oknum tidak bertanggungjawab. Teranyar, tafsiran harga dari KJPP terkait harga lahan tersebut jumlah besarannya telah keluar.

Kepala Kejari Bengkulu Emilwan Ridwan, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (21/11/2019) mengatakan, sudah ada hasil penilaian terhadap aset tanah terkait oleh KJPP, dan nilainya itu kurang lebih sebesar Rp. 21.773.400.000 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Hasil dari penilaian KJPP itu sudah disampaikan tim penyidik ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan permintaan. Nantinya pihak BPKP yang akan menjadikan dasar terhadap penilaian tersebut untuk menghitung kerugian keuangan negara.

“Hasil penilaian sebesar dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah itu untuk 8,6 hektar lahan sesuai dengan permintaan kita,” terang Emilwan Ridwan.

Emilwan Ridwan menjelaskan, sementara untuk penilaian dari KJPP sebesar itu harganya. Besaran harga yang cukup fantastis itu berdasarkan harga tanah saat ini. Dan hasil penilaian harga dari KJPP merupakan salah satu yang diminta BPKP.

“Itu harga 8,6 hektar di tahun 2019 atau saat ini,” jelas Emilwan.

Informasi terhimpun, oknum tak bertanggung jawab itu membeli lahan seluas 8,6 hektar tersebut dengan harga sekitar 1 Milyar rupiah. Sedangkan hasil penilaian KJPP harga luas lahan tersebut 21 Milyar rupiah lebih.

Disisi lain nampaknya, dalam penyidikan kasus ini yang menjadi prioritas utama Kejari Bengkulu yaitu dapat memulihkan aset milik Pemkot Bengkulu. Maka dari itu, semua pihak harus mendukung Kejari agar perkara tersebut cepat selesai sehingga aset Pemkot yang diduga dijual oknum tidak bertanggungjawab dapat segera dipulihkan. [Anto]