Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi memberikan arahan pada saat rapat Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan, di Ruang Hidayah Kantor Walikota Bengkulu, Senin (16/12/2019).

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Penyerahan reward untuk ketua Rukun Tetangga (RT) yang wilayahnya berhasil lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan ditunda.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi pada saat rapat Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan, di Ruang Hidayah Kantor Walikota Bengkulu, Senin (16/12/2019).

Ia menyampaikan, pembagian reward berupa sepeda motor untuk ketua RT yang wilayahnya berhasil lunas PBB ditunda karena belum ada dampaknya sama sekali di Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu.

“Setelah dievaluasi ternyata program tersebut belum ada dampaknya terhadap PAD kita, maka kita tunda dulu penyerahan bantuan tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, reward tersebut akan diserahkan jika progres dari setiap Ketua RT sudah terlihat.

“Ini semua agar menggenjot semangat para ketua RT untuk lebih mengingatkan warganya akan wajib pajak,” ujarnya.

Ia berharap, hal ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin agar PAD yang ditargetkan tercapai.

Sebelumnya terlansir, Pemerintah Kota Bengkulu akan memberikan motor bagi Ketua Rukun Tetangga yang berprestasi. Total ada 9 motor yang akan dibagi kepada Ketua RT di masing-masing kecamatan.

Semula rencananya motor tersebut akan diserahkan pada 30 Desember 2019.

Syarat Ketua RT bisa mendapatkan motor ini adalah capaian realisasi PBB di RT tersebut tertinggi di kecamatannya.

Untuk menunjang maksud penyerahan reward ini, Ketua RT diminta untuk segera menyerahkan laporan capaian realisasi PBB. Laporan tersebut bisa diserahkan ke Kelurahan atau ke Kantor Bapenda Kota Bengkulu paling lambat diserahkan pada 20 Desember 2019, pukul 24.00 WIB.

Apabila ada kesalahan, Ketua RT diberikan waktu 2X24 jam untuk memperbaiki.

Untuk diketahui, pembayaran PBB jatuh tempo pada 15 Desember 2019. Artinya, masih ada waktu bagi Ketua RT untuk melakukan penagihan PBB. [Soprian/Rilis]