Kecelakaan bus PO Sriwijaya Express di jurang Lematang Dempo Selatan Kota Pagaralam Sumatera Selatan Senin malam (23/12/2019) menimbulkan kegemparan di Provinsi Bengkulu.
Bagaimana tidak, sebagian besar penumpangnya berasal dari provinsi yang dikenal sebagai tanah kelahiran Fatmawati Sukarno ini.
Sampai-sampai, Gubernur dan Wali Kota turun tangan untuk mengatasi persoalan yang timbul dari kejadian naas yang menelan 35 korban jiwa dari 48 penumpang yang ada di bus tersebut.
Dari kejadian ini, Tim Investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sementara menyimpulkan empat permasalahan yang ada.
Pertama masalah teknologi di kendaraan, kedua prosedur tidak dijalankan, ketiga kelalaian manusia dan yang terakhir keadaan sopir mengantuk atau lelah sehingga kehilangan kendali.
Kesalahan sebenarnya sudah tampak nyata dari segi kapasitas penumpang yang membludak.
Meski kursi penumpang yang tersedia hanya 25 saja, namun jumlah penumpang yang mencapai 48 orang menunjukkan bahwa kenyamanan penumpang sejak awal telah dipertaruhkan demi mencapai keuntungan.
Namun, fenomena celakanya bus PO Sriwijaya Express ini menunjukkan sebuah persoalan yang lebih kompleks yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, politik, bahkan budaya, bukan hanya di Bengkulu, namun juga di Sumatera khususnya, Indonesia pada umumnya.
Dari segi ekonomi, menyusutnya sumber penghidupan di desa-desa atau daerah-daerah terbelakang telah membuat arus urbanisasi menjadi lebih cepat dari sebelumnya sehingga warga rela berdesak-desakan menumpangi sarana transportasi umum yang ada, meski tak membuat mereka nyaman dan aman.
Secara politik, tragedi jurang Lematang Dempo Selatan ini juga menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membangun sebuah sistem transportasi umum yang aman dan terjangkau.
Sementara dari segi budaya, sikap abai pemerintah terhadap komersialisasi sektor transportasi telah mendorong perusahaan-perusahaan swasta pada sektor ini tak lagi peduli dengan aspek-aspek penting keselamatan dalam berkendaraan.
Dalam keadaan tata kelola sistem transportasi seperti ini, posisi rakyat yang terjepit oleh kemiskinan di desa dan merasakan penuh sesak oleh kekejaman kota seperti memakan buah simalakama.
Sehingga, usaha untuk mengantisipasi masalah keruwetan transportasi umum ini harus menjadi agenda prioritas pemerintah jika memang pemerintah sayang kepada rakyatnya.
Pemerintah Republik Bolivar Venezuela mungkin bisa menjadi kiblat bagi Pemerintah Republik Indonesia.
Venezuela tadinya sebuah negara miskin dan terbelakang di Amerika Latin, namun ketika pemerintah mengambil alih penuh kontrol atas kekayaan alamnya terutama minyak nasional dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, pemerintah pun mulai membangun sebuah sistem transportasi umum yang ramah, aman, dan terpenting, dapat dijangkau seluruh rakyat.
Subway, Metro Bus, Metro Caracas, dan Cable Car adalah beberapa sarana transportasi yang dibangun bukan hanya untuk mereka yang kaya, namun juga penduduk miskin tanpa memandang usia, asal usul, dan kondisi fisik.
Warga lanjut usia dan anak-anak bahkan bisa menikmati semua itu secara gratis.
Sementara bagi kaum difabel, Venezuela memberikan pelatihan khusus agar mereka bisa menggunakan transportasi umum dengan aman.
Tak cukup sampai disitu, ketika Chavez, presiden yang fenomenal itu menjadi pemimpin, ia membangun proyek mercusuar berupa jaringan kereta api ke seluruh negeri yang mampu menjahit daerah-daerah terisolir dan terbelakang.
Akhirnya, Venezuela boleh jadi terlalu jauh untuk menjadi contoh bagi Indonesia untuk ditiru. Namun terus membiarkan ratusan juta rakyat hidup penuh kecemasan ketika mengendarai transportasi umum adalah sebuah sikap yang tercela.
Nyawa-nyawa yang telah hilang di jalan raya di akhirat kelak pasti akan menuntut mereka yang memerintah saat ini, buat apa seluruh kekayaan alam yang melimpah yang Allah subhanahu wa ta’ala anugerahkan kepada Indonesia sehingga membuat mereka harus meninggal dan terhenti beribadah kepada-Nya?
