PedomanBengkulu.com, Lebong – Sebanyak 73 aparatur sipil negara (ASN) dalam jajaran Pemkab Lebong ikut dalam gerbong mutasi dan promosi yang dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Lebong H Rosjonsyah melalui Plh Sekda Lebong Sumiati.

Mutasi ini dilakukan batas akhir mutasi terakhir 7 Januari 2020, bagi kepala daerah yang akan maju Pilkada 2020. Dalam mutasi kali ini, sebanyak 73 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan baru.

66 ASN berdasarkan SK Bupati Lebong nomor 821/02/BKPSDM-B2/2020 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemkab Lebong. Kemudian 7 ASN dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lebong berdasarkan SK Mendagri tahun 2019 dengan Nomor 821.23-4044 Dukcapil , nomor 821.24-4051 Dukcapil, nomor 821.24-4054 Dukcapil, nomor 821.24-4047 Dukcapil, nomor 821.24-4050 Dukcapil, nomor 821.24-4048 Dukcapil dan nomor 821.24-4046 Dukcapil tahun 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Sumiati berpesan agar para pejabat yang dilantik dapat berkerja lebih profesional. Kepada pimpinan OPD, dirinya menitipkan agar saling menjaga untuk para pejabat yang baru di OPD-nya.

“Mutasi maupun promosi memang suatu kebutuhan dalam menyikapi kekurangan jumlah ASN di Pemkab Lebong. Namun yakinlah, penilaian Pimpinan tentunya tidak akan salah untuk menempatkan pejabat pada tempatnya,” sampai Sumiati usai pelantikan yang digelar di Aula Setda Lebong Selasa (7/1/2020) siang.

Acara tersebut juga dihadiri Wakapolres Lebong Kompol Sofyanto, Kasi Intel Kejari Lebong Imam Hidayat, Asisten I Setda Lebong Jafri, Kepala BKPSDM Hosen Basri dan beberapa kepala OPD lainnya.

Untuk diketahui, kepala daerah yang akan maju Pilkada 2020 sebagai calon petahana, tidak dibolehkan lagi mengadakan mutasi setelah 7 Januari 2020. Tanggal 7 Januari tepat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon di KPU.

Aturan ini diatur dalam pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 71 ayat 2, dinyatakan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota, dilarang melakukan pergantian pejabat sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Sesuai jadwal tahapan pilkada 2020, penetapan pasangan calon oleh KPU setempat dilakukan tanggal 8 Juli 2020. Jadi, sesuai UU nomor 10 tahun 2016, calon petahana melakukan mutasi pejabat tidak boleh lewat dari tanggal 7 Januari 2020. [Supriyadi]