Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen.

Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Keinginan Bawaslu Rejang Lebong agar anggaran pengawasan Pilkada tahun 2020 sesuai dengan NPHD yang di tandangani senilai Rp 9,5 miliar Buyar. Berdasrakan hasil verifikasi Gubernur Bengkulu atas APBD Rejang Lebong, anggaran Bawaslu tetap di angka Rp 5,5 Miliar sesuai dengan yang telah disahkan DPRD.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, Gubernur Bengkulu tidak meberikan catatan ataupun evaluasi terkait anggaran Bawaslu Rejang Lebong.

“Terus terang kita di panitia anggaran baik di legislatif maupun eksekutif sudah sepakat untuk NPHD dengan bawaslu sesuai dengan angka di KUA PPAS celeare senilai Rp5,5 miliar. Bukan kita tidak mengindahkan NPHD seperti yang di tandatangani di Kemendargi. Sampai sejauh ini dari hasil evaluasi gubernur juga tidak mempertanyakan itu. Kita lihat lah sembari berjalan, nanti sejauh mana perkembangan dari bawaslu, kalau memang ada kekurangan maka akan kita upayakan. yang pasti Anggaran Rp 5,5 miliar ini gunakan lah dulu,” kata Mahdi, Selasa (7/1/2020).

Terkait NPHD dengan KPU, Gubernur juga tidak memberikan catatan sehingga angaran KPU sesuai dengan pengesahan APBD yakni senilai Rp 18,5 Miliar. Tekait adanya kekurangan anggaran senilai Rp 2,69 miliar telah ada kesepakatan untuk dipenuhi dan jika nantinya masih ada kekurangan akan tetap diupayakan.

Mahdi juga menyampaikan, dari keseluruhan APBD Rejang Lebong yang telah disahkan oleh Dewan, tidak ada pengurangan ataupun catatan khusus terkait anggaran yang sudah diplot.

“Berdasarakan evaluasi yang kita terima, tidak ada catatan khusus ataupun pengurangan anggaran. Sejauh ini tidak ada yang dicoret, Gubernur cuma memberikan arahan untuk penggunaan dana hibah sebagai mana mestinya. Artinya pemberian hibah ini harus selektif dan tepat sasaran,” ujar Mahdi.

Terpisah, Ketua Bawaslu Rejang Lebong Dodi Hendra Supiarso terkait masalah anggaran, antara Bawaslu dengan pemerintah daerah masih 2 anggaran yakni Pemda tetap diangka Rp 5,5 Miliar sedangkan Bawaslu tetap mengacu dengan NPHD yakni Rp 9,5 Miliar.

“Terkait anggaran ini sudah kami laporkan ke Bawaslu RI, dalam waktu dekat kami minta petunjuk kembali. Sekarang ini ada dua anggaran yang berbeda, kami akan coba selaraskan kembali. kalau dipihak pemda tetap berdasarkan KUA PPAS, sebenarnya sudah ketemu titik temunya, persoalanya dimana, tinggal perosenya seperti apa yang perlu difollow up. Intinya perlu tindak lanjut untuk menyelaraskan kembali,” pungkas Dodi. [Julkifli Sembiring]