PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu, Rayendra Pirasad menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menjaga netralitasnya dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Himbauan itu muncul setelah beredar Screenshot Group WhatsApp Sahabat Rohidin di Media Sosial (Medsos). Dalam Screenshot Group WhatsApp yang beredar itu diduga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Bengkulu mengajak seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memenangkan Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Sesuai UU kami terus memantau. Khususnya para anggota ASN karena akan ada kandidat, incumbent yang maju bertarung lagi kali ini ,” kata Rayendra, Kamis (27/2).

Ketua Bawaslu Kota Bengkulu juga mengingatkan ASN agar tidak salah persepsi tentang netralitas ASN dalam Pilkada. Bahwa ada pemahaman yang salah jika melanggar itu nanti setelah ada penetapan calon.

“Ini yang keliru. ASN itu diwajibkan bebas dari keterlibatan politik praktis sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan turunannya baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri sudah melarang terlibat politik praktis,” ucapnya.

Lebih jauh Rayendra mengatakan, jika bersandar pada Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagaimana pasal 71 ayat (1), hal itu berkonsekuensi adanya sanksi pidana.

“Jika peserta pemilihan sudah ditetapkan, maka berkonsekuensi dipidana bukan lagi pelanggaran yang sifatnya etik,” tuturnya.

Dirinya berharap, ada sikap proaktif kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pembina kepegawaian untuk terus mengingatkan aparaturnya agar menjaga sikap netral.

“Karena jika sudah penetapan calon, maka sanksinya tidak lagi mengarah ke etik tapi unsur pidananya. Itu tahapannya diatas tanggal 8 Juli setelah adanya penetapan calon,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, bagi para ASN untuk tidak ikut-ikutan sosialisasi salah satu calon, melalui media sosial.

“ASN dilarang kampanye atau sosialisasi melalui media sosial, ikut deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, serta menghadiri acara partai politik,” tutupnya.[Kucir.06]