Hj Riri Damayanti John Latief saat menjadi narasumber dalam sebuah pertemuan, belum lama ini.

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Menyoal produk pertanian dalam perdagangan internasional menjadi persoalan yang tak bisa ditampik harus diperhatikan demi mewujudkan kesejahteraan kaum tani Indonesia.

Sejauh ini, pemerintahan sedang giat menggenjot investasi dan perdagangan internasional dengan target untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dengan Gross National Income (GNI) sebesar US$ 4.320 per kapita.

Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, kebijakan investasi yang kerap diambil dalam kebijakan dapat menjadi celah untuk yang dapat merugikan negara dan petani.

Ia juga mengkritisi kebijakan impor pangan yang masih belum mempertimbangkan berbagai aspek. Pasalnya, kata dia, kebijakan impor dapat menghancurkan nilai harga komuditas pertanian.

“Kebijakan impor sejumlah komoditas pertanian dalam kondisi ini dapat menurunkan harga pertanian, apalagi disaat produk pertanian mulai memasuki masa panen,” ungkap Riri Damayanti kepada media, Senin (24/2/2020).

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana BKKBN Provinsi Bengkulu ini menyampaikan, pemerintah perlu memikirkan bagaimana cara mendaulatkan petani untuk menghapus kemiskinan yang masih mendominasi.

“Kebijakan pemerintah ini baiknya menjurus bagaimana persoalan tani ini dapat diselesaikan dan model perdagangan seperti apa yang harus dilakukan agar bisa melindungi kedaulatan petani dan negara,” jelas Riri Damayanti.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini juga menyampaikan bahwa menyelesaikan persoalan pangan di Indonesia memang tidak mudah, dan masalah utama yang pemerintah harus selesaikan adalah inefisiensi dalam produksi pangan, baik dari sistem budidaya hingga pengolahan.

“Dengan inovasi teknologi yang telah dimiliki, bangsa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri. Jadi masalah keterbatasan anggaran dan industri dalam negeri tidak melulu diselesaikan dengan investasi dan masalah keterbatasan pangan juga tidak melulu harus diselesaikan dengan impor,” demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite II DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pekerjaan Umum. [Muhammad Qolbi]