PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Baru-baru ini beredar surat kesimpulan rapat kerja rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Senin (30/3/2020).

Dalam surat kesimpulan rapat yang beredar itu terdapat empat poin didalamnya yakni:

1. Melihat perkembangan pandemi Covid 19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat Komisi DPR RI menyetujui penundaan tahanan Pada Serentak 2020 yang belum selesa dan belum dapat dilaksanakan

2. Pelaksanaan Pilkada Lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU. Pemerintah dan DPR

3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 alokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid 19.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat dikonfirmasi pedomanbengkulu.com, Senin (30/3/2020) membenarkan terkait surat tersebut dan memang apa adanya.

“Iya benar terkait surat itu,” tulis Ahmda Doli Kurnia dalam pesan WhatsApp-nya. [Anto]