Pedomanbengkulu.com, Seluma – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hingga saat ini belum seluruhnya dilaksanakan oleh pejabat/penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Seluma. Bagian Hukum Setdakab Seluma mencatat, sedikitnya masih ada 27 orang lagi yang belum memberikan laporan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sudah memperpanjang masa pelaporan harta kekayaan, sampai dengan 30 April mendatang, karena adanya wabah Covid-19 yang sudah menjadi pandemi. Sebelumnya pejabat paling lambat melaporkan pada 31 Maret.

Kendati demikian, Kasubbag Sosialisasi dan Bantuan Hukum Setdakab Seluma, Alvin Azhari, Minggu (22/3/2020) menyatakan, pejabat tetap harus melaporkan kekayaannya paling lambat 31 Maret 2020. Pihaknya juga mengaku sudah mengetahui adanya perpanjangan masa pelaporan dari KPK.

“Pelaporan tetap paling lambat diserahkan 31 maret ini, sesuai perintah Bupati Seluma. Karena pejabat yang belum melaporkan kekayaan tinggal sedikit, hanya tinggal 27 orang,” jelasnya.

Adapun sanksi menanti para pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Seluma nomor 40 tahun 2017.

“Sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun, dan pembebastugasan dari jabatan. Jangan sampai Bupati memberikan teguran, apalagi KPK,” jelasnya.

Bupati Seluma Bundra Jaya sebelumnya mengimbau agar para pejabat tidak main main, dengan pelaporan harta kekayaan.

“Mengapa harus patuh? itukan permintaan dari KPK, pasti punya sanksi. Pegawai Negeri pasti dapat sanksi, harus (segera dilaporkan)” jelasnya. [IT2006]