PedomanBengkulu.com, Lebong – Ratusan masyarakat dari Kelurahan Tanjung Agung, Kamis (12/3/2020), mendatangi Kantor Camat Pelabai. Kedatangan warga tersebut di latarbelakangi setelah memanasnya hubungan antara Pemerintah Kelurahan Tanjung Agung dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perselisihan antara masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan Tanjung Agung bermula saat perangkat agama diundang ke kantor kelurahan pada 10 Januari 2020 lalu. Dalam kesempatan itu, Lurah Tanjung Agung menyampaikan terkait pemberhentian perangkat agama hanya secara lisan. Selanjutnya polemik permasalahan mulai terjadi, saat pelaksanaan shalat Jum’at pada 17 Januari 2020 di Masjid Al Jihad Kelurahan Tanjung Agung. Dikarenakan belum adanya pembentukan perangkat agama yang baru.

Selanjutnya, pada 31 Januari 2020 dilakukan musyawarah dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan Pelabai dan Polsek Lebong Atas. Dalam musyawarah tersebut disepakati jika perangkat agama Kelurahan Tanjung Agung diisi oleh pengurus lama seperti halnya tahun 2019 lalu.

Seperti disampaikan Marwan Junaidi selaku Khatib Kelurahan Tanjung Agung, setelah rapat tersebut sebenarnya situasi dimasyarakat sudah kembali kondusif. Namun kembali memanas dan permasalahan ini muncul, saat petugas dari Bagian Umum Setkab Lebong datang untuk menarik motor operasional imam.

“Padahal dari hasil musyawarah sebelumnya, perangkat agama tetap diisi oleh pengurus yang lama,” kata Marwan Junaidi saat rapat koordinasi perangkat agama Tanjung Agung di Kantor Camat Pelabai Kamis (12/3/2020) pagi.

Selain motor Imam, Lanjut Marwan, selama tahun 2019 pihaknya selaku perangkat Agama hanya menerima honor hanya untuk 7 bulan. Itupun direalisasikan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan sekitar bulan Juni 2019 untuk pembayaran honor Januari hingga Mei 2019.

“Sementara untuk tahap kedua untuk pembayaran honor Juni dan Juli yang dilaksanakan pada Oktober 2019,” ucapnya.

Sementara salah satu Perangkat RW, Iskandar juga menyampaikan ada indikasi tidak beres dalam penyaluran honor perangkat. Karena saat pembayaran honor, dirinya mendapatkan jumlah dua kali lipat, tetapi ada bahasa titipan di rekeningnya, kemudian titipan Lurah tersebut diambil oknum berinisial AN.

“Gaji saya Rp.300 ribu jadi kalau lima bulan mestinya saya terima satu juta setengah, tapi uang yang ditransfer ke rekening saya sebesar Rp3 Juta. Kelebihan Rp1,5 juta bahasanya titipan lurah, dan uang tersebut diambil oleh saudara AN,” ungkapnya.

Sementara itu, dari perdebatan dalam Rakor yang dihadiri Asisten III Setda Lebong Sumiati, Kabag Umum Setda Lebong, Camat Pelabai dan Unsur Tripika Pelabai lebih banyak membahas soal perangkat Agama dan mendapatkan 3 kesepakatan bersama.

Pertama perangkat agama Kelurahan Tanjung Agung tetap diisi oleh perangkat yang lama. Kedua, masalah keuangan diserahkan sepenuhnya kepada inspektorat dan terakhir Pemkab Lebong akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Lurah Tanjung Agung.

Asisten III Setkab Lebong, Sumiati, SP yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan permasalahan tersebut terjadi karena adanya miss komunikasi antara pemerintah kelurahan dengan perangkat agama. Menurutnya, dari Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Kelurahan Tanjung Agung, honor perangkat agama memang disiapkan hanya untuk 7 bulan saja.

“Karena ini mungkin tak disampaikan secara terbuka maka terjadilah seperti ini. Setiap pergantian perangkat sebenarnya hal yang wajar namun yang terpenting 3 poin hasil rapat yang sudah disepakati kita serahkan sesuai tupoksinya. Seperti masalah honor kita serahkan ke Inspektorat atau BPK. Kinerja Lurah juga akan masuk dalam daftar evaluasi kita,” tegasnya.

Sementara itu, Lurah Tanjung Agung Vevi Novita saat dikonfirmasi langsung ke nomor WhatsApp pribadinya. Kepada PedomanBengkulu.com dirinya menyampaikan belum bisa memberikan konfirmasi karena sedang berada diluar kota.

“Saya masih di Kota Bengkulu, nanti setelah pulang saya akan berikan konfirmasi,” singkatnya.[Supriyadi]