Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah resmi merelokasi pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah Curup dari Kelurahan Dwi Tunggal ke lokasi bangunan baru di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Diungkapkan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi pada saat menggelar Konferensi Pers, Selasa (21/4/20) yang dihadiri Ketua DPRD RL Mahdi Husen, Wakil Ketua 1 DPRD RL Surya ST, Anggota DPRD RL Wahono SP serta Sekretaris Daerah RL RA Denny, Asisten I Pemda RL Pranoto dan Direktur RSUD Curup dr. Samiri, perizinan untuk pengoperasian RSUD Dua Jalur tersebut tidak ada masalah.

“Kita melanjutkan pembangunan RSUD Dua Jalur Ini karena ada dasarnya yakni Surat Gubernur bengkulu nomor 100/869/B.1/2016 tentang permintaan pemanfaatan bangunan RSUD Dua Jalur dimana Gubernur menyetujui pemanfaatan Bangunan RSUD Dua Jalur yang berada di Wilayah Kepahiang. Lanjutan pembangunan tidak menggunakan APBD RL sepenuhnya tapi 95% menggunakan dana DAK, artinya tidak Pemerintah pusat tidak sembarangan memberikan dana kalau mereka tidak mengetahui kondisi dan letak rumah sakit tersebut,” kata Bupati.

Bupati juga menyampaikan kronologi pembanguan RSUD Dua jalur berawal di tahun 2001 mulai perencanaan dan pada tahun 2004 baru disetujui, pembangunan baru dimulai pada tahun 2005 pada jaman bupati RL dijabat Suherman dan di Kepahiang dijabat oleh Bando Amin sebelumnya dijabat Carateker yakni Hidayatullah yang saat ini menjabat Bupati Kepahiang.

“Proses pembangunan RS Dua Jalur Ini cukup panjang, awalnya pada tahun 2001 kita rencanakan, tahun 2002 kita usulkan ke Pemerintah Pusat dan pada akhir tahun 2004 baru disetujui. Pembangunannya dilakukan pada awal tahun 2005. Perlu juga diketahui bahwa pemekaran kabupaten kepahiang dilakukan pada tahun 2003, dilakukan penyerahan aset hingga tahun 2004 namun ada 3 aset yang tidak kita serahkan yakni perumahan DPRD di Desa Taba Mulan, Pabrik Minyak Aisiri dan 1 Mobil Camat Kepahiang. Sedangkan Rumah sakit Dua jalur tersebut merupakan aset baru artinya tidak termasuk P3D. Lahan rumah sakit sudah dimiliki RL seluas 5,4 Hektare yang sudah ada sertifikatnya. Artinya kalau berbicara masalah rumahsakit tidak ada masalah tida ada persoalan,” ujar Bupati.

Ditambahkan Bupati rumah sakit yang dibangun bukan Profit Oriented tapi untuk kepentingan sosial. Kewajiban Pemerintah RL untuk izin mendirikan bangunan (IMB) sudah dimiliki sejak tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Pemda Kepahiang.

“Sekarang ini yang kita lakukan hanya renovasi peningkatan satus rumah sakit, jadi tidak dibangun sekarang tapi ditingkatkan, setelah itu kita mengajukan perizinan dan sudah kita lakukan, tapi tidak dikeluarkan oleh Kepahiang. Kita mengajukan perizinan tersebut sesui dengan Prosedur,” kata Bupati.

Ditambahkan Sekretaris Daerah RA Denny menambahkan kronologi pengambil alihan RSUD Dua Jalur tersebut berawal di tahun 2010 ketika BPKP meminta pertanggungjawaban kepemilikan rumah sakit tersebut. Dimana pada waktu itu Rejang Lebong dan Kepahiang sama-sama mengakui kepemilikan bangunan tersebut.

“Pada tahun 2010 bangunan tersebut diterlantarkan, pada waktu itu siapa yang menelantarkan aset diminta mempertanggungjawabkan karena dianggap korupsi. Oleh karena itu kita difasilitasi oleh BPKP antara Dinas kesehatan Rejang Lebong dan dinas Kesehatan kepahiang sehingga tahun 2010 status rumah sakit diambil alih oleh Dinas Kesehatan Provinsi sehingga lepaslah tanggungjawab dari Rejang Lebong dan Kepahiang karena diambil alih Provinsi,” kata Denny.

Dilanjutkan Denny, pada tahun 2016, sekitar bulan November, Pemda RL, Pemda Kepahiang, BPKP dan Rumah Sakit M Yunus diundang oleh Gubernur Bengkulu sehubungan rumah sakit dua jalur ini siapa yang mau memanfaatkan, namun pihak Kepahiang, Dinas Kesehatan Provinsi dan RS M Yunus semuanya menolak.

“Semuanya ditanya pada saat itu siapa yang akan memanfaatkannya baik Kepahiang, RS M Yunus maupun Dinas Kesehatan Provinsi, namun semaunya menolak. Karena semuanya menolak akhirnya Gubernur menengembalikan pengelolaan RSUD Dua Jalur ke Rejang Lebong yang sebelumnya sudah mengajukan untuk mengelola dan semuanya pada saat itu sepakat,” kata Sekda.

Ditambahkan Sekda, setelah ada surat resmi dari Gubernur nomor 100/869/B.1/2016 tentang permintaan pemanfaatan bangunan RSUD Dua Jalur, pemda Rejang Lebong mengajukan anggaran ke DPRD RL untuk kegiatan renovasi dan peningkatan RSUD Dua jalur. Terkait perizinan Pemda Rejang Lebong telah berupaya mengajukan kepada Kepahiang.

“Kita tidak berbicara tapal batas tapi menyangkut perizinan RSUD Dua Jalur tersebut sudah kita ajukan sebanyak 3 kali namun sayang tidak ditanggapi atau tidak dijawab oleh Kepahiang. Dalam aturan ketentuan perizianan yakni Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan jika dalam 14 hari pengajuan perizinan tidak ditindak lanjuti maka dianggap menyetujui. Dalam 14 hari itu harus ada tanggapan oleh pihak pemberi izin, baik disetujui atau tidak maka harus ditanggapi. Oleh sebab itu rangkaian sekrang terhitung tanggal 20/4 seluruh rangkaian kegiatan Dwi Tunggal sudah kita pindahkan ke RSUD Dua Jalur,” ujar Sekda.

Hal senada juga disampaikan Bupati Rejang Lebong, bahwa pemda RL telah mengikuti amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, dan Permenkes Nomor 30 tahun 2020, tapi perizinan tidak diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

“Jadi, kami menggunakan izin-izin RSUD Curup di Dwi Tunggal untuk RSUD Curup di Jalur Dua. Kan hanya relokasi, dan itu SAH,” tegas Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husein juga ikut berkomentar mengenai relokasi RSUD Curup ke Jalan Dua Jalur tersebut.

“Kita mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang sigap dalam mengambil langkah untuk pemanfaatan asset kita. Enjoy-enjoy aja, enggak ada masalah. Kalau ada riak-riak itu biasa. Namanya dinamika politik,” kata Mahdi.

Tak hanya Ketua DPRD Rejang Lebong, salah satu kader Golkar yang duduk di DPRD Rejang Lebong, Wahono, SP., turut berkomentar mengenai permasalahan ini.

“Pada tahun 2016, sebelum DPRD menganggarkan. Kami sudah mempertanyakan mengenai status kepemilikan RSUD Dua Jalur, yang ditunjukkan dengan sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan surat dari gubernur tentang pemanfaatan banguan RSUD Dua jalur. Atas dasar itu lah bisa dianggarkan untuk pendanaan pembanguan RSUD Dua jalur tersebut,” kata Wahono. [Julkifli Sembiring]