Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong- Pasca sidak yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang ke RSUD Curup di Jalan Dua Jalur, justru mendapat respon pedas dari jajaran Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam konferensi pers yang digelar Bupati Rejang Lebong, di ruang rapat Bupati Rejang Lebong pada Selasa (21/04/2020) siang, dikatakan bahwa Anggota DPRD Kepahiang tidak berhak melakukan sidak ke asset yang menjadi milik Rejang Lebong.

“Tindakan DPRD Kepahiang tersebut kebablasan, mereka (Anggota Dewan Kepahiang) sidak, itu hak siapa? yang disidak itu kan asset Rejang Lebong. Prosedur hukumnya mana itu, masa anggota DPRD tidak tahu aturan hukum. Itu salah, nyelonong sidak. Masa, masuk rumah orang tanpa tata krama. Kalau digebuk satpam, siapa yang mengurusi, siapa yang bertanggung jawab. Mustinya kalau mau sidak ya surati bupati setelah ada izin dari bupati silahkan sidak, jangan asal nyelonong,” ketus Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi.

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Rejang Lebong, Pranoto Majid pun ikut memberikan tanggapan terkait sidak yang dilakukan oleh beberapa Anggota DPRD Kepahiang, ke RSUD Curup di Jalan Dua Jalur itu.

“Kalau secara etika Pemerintahan, itu sangat tidak pas. Ketika mereka masuk ke Rumah Sakit Dua Jalur melakukan sidak yang jelas-jelas itu merupakan asset kita, dan itu sangat menyalahi etika pemerintahan,” tandas Pranoto.

Bupati Juga menyampaikan agar pihak pihak yang melakukan sidak dari DPRD Kepahiang Ke RSUD Dua jalur untuk lebih banyak membaca sehingga memahami aturan.

“Seharusnya kalau kita ngerti dengan tata negara dan ngerti dengan tata pemerintahan harus diakui keputusan Gubernur adalah Keputusan perwakilan Pemerintah Pusat. Ini kan kita sudah ada keputusan pemerintah Pusat melalui gubernur tentang pengelolaan Rumah sakit Dua Jalur kok dipermasalahkan lagi. Saya minta mereka sebagai anggota DPRD untuk lebih banyak membaca supaya tahu etika dan tata krama. Masa masuk masuk ke rumah orang tanpa tata krama, itu tadi kalau digebuk orang pada saat sidak itu siapa yang bertanggungjawab,” kata Bupati.

Hijazi juga menyampaikan bahwa sampai saat ini bupati Kepahiang juga mengakui melalu rilis di media bahwa tidak akan mengganggu masalah aset karena ia tahu dari anggaran ADB.

“Ada rilis dari saudara kita Bupati Kepahiang, bahwa diakui tidak akan mengganggu masalah aset karena itu dari dana ADB, dia paham tata pemerintahan,” pungkas Hijazi. [Julkifli Sembiring]