Oleh: Hajmaisyah

Ada napi yang sedang di penjara. Dia aman-aman saja di sana, diberi makan juga. Bahkan dalam kondisi adanya wabah Covid-19 ini mereka pada kondisi sudah terlockdown. Otomatis menjadi sangat aman dari jangkauan wabah. Kemudian tiba-tiba mereka dilepas dengan alasan untuk mencegah penularan Covid-19.

Pemerintah turut memperkeruh suasana. Melalui program asimilasi dan integrasi berkenan dengan Virus Covid-19 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Per 20 April 2020, total sudah ada 38.822 narapidana yang dibebaskan.

*”Total data asimilasi dan integrasi adalah 38.822 napi,” kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkum HAM, Rika Aprianti, kepada wartawan, Senin (20/4/2020).*

Kemenkum HAM mengambil langkah pencegahan virus Covid-19 di lapas yang kelebihan penghuni. Setidaknya ada puluhan ribu napi yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020.

Kementerian yang dipimpin oleh Yasonna H. Laoly menggalakan program asimilasi dan integrasi guna untuk mengantisipasi penularan Virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang melebihi kapasitas. Pembebasan napi selain karena Covid-19 juga untuk menghemat anggaran hingga 260M. Ternyata momen ini sekaligus di manfaatkan untuk membebaskan napi koruptor dengan dalih faktor usia. Hal ini sukses menuai pro dan kontra. Bahkan sampai di bahas di salah satu diskusi publik di Mata Najwa. Ada pertanyaan yang merupakan protes terhadap kebijakan Mentri Hukum dan Ham Yasonna Laoly yang akan membebaskan napi koruptor.

*_“Jadi Pak Menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam, coba dibuka dulu ke publik, narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan seperti napi umum pencuri ayam yang bahkan tidurnya harus bergantian? Oh ya, sekalian kalau memang mau cek lapas koruptor, titip cek lagi sel Papa Setya Novanto dan kawan-kawannya di Sukamiskin, masih di sel lagi nonton Netflix atau lagi plesiran makan di warung Padang?”_*

Kasus korupsi bukanlah kejahatan biasa. Korupsi adalah kasus kejahatan serius. Kondisi yang melukai hati rakyat. Berdalih menyelamatkan napi dari wabah Covid-19 dan penghematan anggaran, pemerintah membebaskan puluhan ribu napi.

Seakan makan buah simalakama. Ledakan napi hampir pada seluruh daerah terjadi. Membebaskan napi jelas bukan solusi tanpa resiko. Tidak ada jaminan napi yang dirumahkan akan menjalani masa instropeksi diri berkumpul bersama keluarga dan mereka akan aman dari virus corona mengingat negara tidak memberlakukan lockdown, social distancing sebulan lebih berlalu nyatanya tidak berjalan efektif. Data jumlah terbaru kasus Covid-19 per Rabu (23/4) kasus positif Covid-19 di Indonesia ada 7.775 orang. Ini belum termasuk positif Covid-19 WNI di mancanegara. Sebuah lonjakan yang tinggi dari awal pendataan. Sementara 647 orang yang meninggal dunia.

Terbayang betapa mencekam nya kondisi beberapa hari ke depan dengan hari-hari dihantui rasa takut karena Covid-19 dan maraknya kriminalitas dari napi kambuhan. Bukan rahasia lagi, pembinaan di rutan tidak membuat orang tobat, malah menjadikan residivis karena semakin canggih keahliannya dalam melakukan aksi kejahatan. Belum lagi pembebasan para koruptor yang sudah merampok habis-habisan uang rakyat yang selama ini mendapat perlakuan istimewa di penjara dengan segala fasilitas yang di dapatnya malah mau dibebaskan begitu saja. Satu lagi janji pemerintah yang tidak di tepati yaitu akan memberantas habis korupsi. Rezim pembohong dan ingkar janji.

Tak sedikit eks napi di tangkap kembali karena berulah mengulang tindak pidana. Seperti yang tercatat di Polda Jawa Tengah per tanggal 20/4/2020 mencatat, jajarannya menangkap 10 napi yang baru saja bebas setelah mendapat program asimilasi pandemi Covid-19.

*_”Kasus yang dilakukan antara lain pencurian sepeda motor, percobaan pencurian, pencurian dengan pemberatan, penggelapan atau penipuan, narkoba, penganiayaan berat dan pencabulan anak di bawah umur,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iskandar F Sutisna kepada detikcom, Senin (20/4/2020)._*

Ini hanya di satu daerah sudah 10 orang yang napi kambuhan. Masih banyak lagi di daerah lain yang napi bebas karena asimilasi dan integrasi kambuh lagi. Sebenarnya napi yang sedang di penjara mereka aman di sana, di beri makan bahkan sudah dalam kondisi terlockdown. Otomatis aman dari jangkauan wabah.

Kemudian dengan dalih untuk mencegah penularan Covid-19 mereka di bebaskan. Secara logika, alasan ini sangat dipertanyakan karena tidak ada kaitannya langsung antara pelepasan napi dengan penularan Covid-19. Logikanya, mereka keluar dari penjara, mereka menemukan kondisi ekonomi yang sudah sekarat. Jangankan cari kerja, yang ada banyak yang terkena phk pekerja dimana-mana. Bayangkan bingungnya mereka setalah keluar dari penjara tanpa ada nya uang. Akhirnya mereka berulah lagi ada yang mencuri, melakukan penipuan bahkan ada yang melakukan pencabulan. Rakyat merasa dipenjara akibat ulah napi kambuhan ini. Mau keluar rumah takut dirampok, takut corona, yang perempuan takut menjadi korban cabul.

Semua karena salah penanganan sejak mula pertama. Pemerintah tampak tidak serius menangani pandemi virus corona. Lebih memilih membuang sia-sia Rp 72 M untuk influencer, meski WHO telah mengumumkan potensi pandemi global Covid-19 tanpa ada negara yang bebas darinya. Nasi telah menjadi bubur. Butuh kesungguhan dan keberanian pemerintah untuk melakukan tindakan benar dan tepat dalam situasi ini.

Dalam islam, manusia mengemban misi dari sang pencipta untuk ibadah kepada-Nya. Taat, tunduk, sepatuh-patuhnya kepada sang pencipta.

Diakhirat kelak, akan dipertanggung jawabkan semuanya dihadapan Allah SWT. Selama manusia memiliki akal yang sehat, dia akan mudah tunduk dan ibadah kepada-Nya. Nalurinya menuntutnya untuk tunduk dan ibadah kepada-Nya menyadari posisi nya sebagai seorang hamba yang lemah dan selalu bergantung kepada Allah SWT.

Islam menyadari manusia adalah tempat salah dan khilaf. Jika dia taat syariat, akan berbuah pahala dan surga-Nya. Manakala melanggar syariat-Nya, akan terkena sanksi yang tegas. Sanksi-Nya tegas dan cepat di tuntaskan, sehingga tidak perlu proses yang berbelit-belit dan tidak membutuhkan banyak Rutan. Yang memakan banyak biaya operasional. Sistem sanksi syariat memiliki 2 sifat khas yaitu:
1. jawazir. Sanksi syariat memberikan pencegahan bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Maka syariat sangat tegas dan detail dalam menimbang suatu bentuk kriminalitas. Sanksi sesuai jenis dan kadar kriminalitas.

2. Jawabbir (penebus dosa).
Seseorang yang telah dihukum dengan syariat Islam setelah dia bertaubat, maka akan dibebaskan dari azab akhirat yang lebih pedih dibandingkan sanksi syariat yang diperolehnya di dunia. Pemahaman yang benar di tengah masyarakat tentang sanksi syariat akan memberi motivasi bagi para pelaku kejahatan untuk mengakui kejahatannya di muka pengadilan. Ketakwaan individu menjadi modal penting untuk membangun masyarakat yang beradab.

Sanksinya tegas dan cepat dituntaskan, sehingga tidak perlu proses pengadilan yang berbelit dan tidak membutuhkan banyak Rutan (Rumah Tahanan/penjara) yang memakan biaya operasional tinggi. Seperti sanksi zina, akan diberi hukuman cambuk 100x jika pelakunya belum menikah. Pencurian, termasuk korupsi, diberi sanksi potong tangan dan pengembalian harta yang dikorupsi. Membunuh orang, sanksi dihukum bunuh. Semua sanksi ini sudah jelas bentuk eksekusinya karena murni perintah dari Allah. Cepat dan praktis. Kasus akan cepat terselesaikan dan tidak akan menumpuk. Manusia Tak perlu repot melalui prosedur persidangan berbelit-belit yang makan waktu dan biaya banyak dimana ujungnya adalah sanksi yang tidak setimpal karena seringkali berpihak pada yang kaya karena hukumnya mudah direkayasa sesuai uang suap yang diterima.

Melalui Khalifah sebagai pemimpinnya, akan mengangkat Qodhi/hakim yang akan memberikan sanksi bagi manusia yang bersengketa berdasarkan Syariat, berlaku untuk semua manusia baik muslim maupun non muslim. Qodhi akan menjunjung tinggi keadilan tanpa pandang bulu. Rasululah pun menyatakan bahwa sekalipun Fatimah putrinya mencuri, akan tetap beliau potong tangannya. Bahkan Khalifah Ali yang bersengketa dengan seorang Yahudi saat memperebutkan sebuah baju besi akhirnya dikalahkan dalam persidangan karena tidak berhasil mendatangkan seorang saksi. Ini membuktikan bahwa hukum Islam akan menghadirkan keadilan sejati, tegas, dan tidak kenal kompromi.

Karena sifat Sanksi nya tidak semuanya harus dipenjara, maka sistem sanksi dalam Islam akan menghemat pengeluaran negara untuk proses penegakkan hukum. Kecepatan proses penyelesaian kasus nya tidak akan membuat pusing negara untuk memberi makan para napi seperti saat ini. Ditambah karena sistem sekuler sekarang yang jauh dari agama membuat orang imannya rendah sehingga mudah berbuat kriminal, tak heran kasus semakin menumpuk walaupun sudah diupayakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada secepat mungkin. Selesai satu kasus tumbuh seribu kasus. Karena masyarakat sudah sakit akibat rusaknya sistem sekuler kapitalistik yang mencengkeram mereka, sehingga tindak kejahatan dan kriminalitas akan bermunculan terus. Karena dari akarnya/sistemnya sudah rusak. Oleh karena itu penerapan sistem islam secara kaffah akan menegakkan sistem Islam yang akan mendidik rakyat untuk menjadi orang yang bertakwa bahkan kurikulum pendidikan berdasarkan akidah Islam. Ini akan menekan jumlah pelaku kriminal.

Demikianlah solusi Islam dalam menangani pelaku kriminal yang tegas dan praktis minim dana. Sehingga kekhawatiran akan tersebarnya virus Covid-19 di penjara tidak akan pernah muncul karena sedikitnya jumlah penghuninya. Ini hanya akan bisa diwujudkan oleh Khilafah sebagai penerap Syariat secara sempurna, yang terbukti telah mencetak peradaban unggul selama 13 abad lamanya.

Catatan Kaki:

https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4235727/sebaran-kasus-7775-positif-covid-19-di-34-provinsi-indonesia-per-23-april-2020

https://m.detik.com/news/berita/d-4983364/per-20-april-ditjen-pas-bebaskan-38822-napi-gegara-corona

Penjara dalam Pandangan Islam: Manusiawi tetapi Tidak Mengistimewakan