Kasi Intelijen Imam Hidayat, SH, MH

PedomanBengkulu.com, Lebong – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong mengingatkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Lebong. Untuk mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) bagi masyarakat terdampak virus Covid-19 sesuai mekanisme yang ada. Karena penyaluran dana itu akan diawasi ketat oleh Kejari Lebong. Seperti disampaikan Kajari Lebong Fadil Regan.SH,MH melalui Kasi Intelijen Imam Hidayat, SH, MH kepada PedomanBengkulu.com.

Dikatakan Imam, jika Pemdes tidak ingin bermasalah nantinya, seluruh Kades harus dapat memastikan dalam penentuan calon penerima BLT dampak Covid-19 secara aturan dan bukan hanya kerabat perangkat desa saja ataupun karena muatan politis pendukung kades dan juga sampai terjadi tumpang tindih yg mendapatkan dana bantuan tersebut juga mendapatkan bantuan pemerintah dengan instrumen lainnya.

“Pastikan data calon penerima merupakan hasil musyawarah bersama di desa masing-masing. Jika tidak sesuai aturan, kami siap memprosesnya,” ungkap Imam saat ditemui diruang kerjanya Senin (4/5/2020) siang.

Ditambahkan Imam, masyarakat diminta secara bersama-sama aktif melakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan dan dana benar-benar dirasakan masyarakat terdampak Covid-19. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PMD Sos Lebong, untuk menekankan seluruh desa tidak menyalahi aturan.

“Kita berada di depan untuk memastikan dana BLT tersebut dalam proses penerima, penyalurannya akan kita awasi dan disini kita mengingatkan sebagai bagian pencegahan dari terjadinya penyimpangan tetapi kalau sudah diingatkan masih saja kita tidak segan-segan akan melakukan tindakan menurut aturan hukum yang berlaku,” katanya.

“Penerima BLT DD harus mereka yang benar-benar layak. Melalui musyawarah desa dan menggandeng pihak terkait juga dapat memilah mana yang layak dan dapat memastikan tidak ada ada tumpah tindih penerima bantuan,” ucapnya.

Dilanjutkan Imam, sesuai edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Padat Karya Tunai Desa. Semua kriteria dan calon penerima bantuan BLT DD harus menyesuaikan dengan SE tersebut.

“Penerima BLT DD adalah mereka yang masuk kriteria SE Mendes PDTT, mereka itu diluar penerima bantuan PKH dan BPNT. Untuk itu semuanya akan kami awasi,” pungkasnya.[Supriyadi]