PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang terpukul karena pandemi Covid-19. Pukulan tersebut disebabkan karena menurunnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas perikanan Indonesia, turunnya kapasitas industri pengolahan ikan dan ketenagakerjaan di sektor perikanan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2017 sektor perikanan di Bengkulu merupakan salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“Saat masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kemarin saya mendapat curhat dari beberapa nelayan yang susah menjual hasil-hasil tangkapan mereka,” kata Riri Damayanti, Kamis (18/6/2020).

Meski situasi new normal perlahan-lahan telah mengembalikan gairah ekspor ikan dari Indonesia, namun Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu berharap kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah mengeluarkan terobosan agar eksistensi perikanan Bengkulu dapat bertahan dan kembali bergairah.

“Dengan garis pantai yang panjang, kalau nggak digenjot di era pandemi ini, eksistensi sektor perikanan Bengkulu bisa terpuruk. Perlu terobosan agar optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan Bengkulu dapat terus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat,” papar Riri Damayanti.

Dengan adanya terobosan, Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini berharap dapat mencegah terjerumusnya nelayan Bengkulu ke dalam lubang kemiskinan.

“Banyak nelayan yang belum bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk menjual komoditas ikan yang mereka tangkap. Ke depan pemerintah harus mendorong kreatifitas nelayan agar siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk wabah,” ungkap Riri Damayanti.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini memberikan apresiasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendorong perusahaan BUMN perikanan untuk menyerap produk perikanan yang bersumber dari pembelian ikan hasil tangkap nelayan dan budi daya sebanyak 3.000 ton setiap bulan.

“Di Bengkulu saya belum mendengar kebijakan yang sama diambil oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan ada. Kalau belum ada, semoga bisa diadakan,” demikian Riri Damayanti.

Data terhimpun, sejak tiga bulan pandemi Covid-19 melanda Indonesia, banyak nelayan yang berhenti melaut sehingga memicu ekonomi nelayan menurun.

Kondisi kian diperparah dengan maraknya kapal ikan asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia dengan mematikan alat pendeteksi otomatis yang biasa dipasang pada kapal perikanan berukuran besar.

Sejak dipimpin Menteri Edhy Prabowo, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menangkap 35 KIA ilegal. Sebanyak 17 kapal berbendera Vietnam, 9 kapal berbendera Filipina, 8 kapal berbendera Malaysia dan 1 kapal berbendera Taiwan. [Muhammad Qolbi]