Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni
Kadinkes Provinsi Bengkulu Herwan Antoni

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Kasus warga berinisial SH (60) warga Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang sebelumnya berstatus Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus (Covid-19) menemukan titik terang.

Setelah sempat diisolasi selama lima hari di Rumah sakit M Yunus (RSMY) oleh petugas karena hasil pemeriksaan melalui rapid test pertama menunjukkan hasil reaktif dan sempat dipungut biaya, saat ini uang sang pasien telah dikembalikan.

Menindaklanjuti pemberitaan yang beredar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, angkat suara. Herwan mengatakan seluruh pasien covid-19 yang isolasi dan dirawat di RS itu semua di tanggung oleh negara melalui kementerian kesehatan.

“Seluruh pasien PDP Covid-19 yang setiap diisolasi itu dibayar oleh negara melalui Kementerian Kesehatan, namun saya akan coba tanyakan hal ini ke pihak RS untuk melakukan klarifikasi,” ujar Herwan Antoni saat menyampaikan klarifikasi melalui via telepon, pada Ahad (14/06/2020).

Ditempat yang berbeda, Direktur RSMY, Bengkulu, Zulkimaulud menjelaskan soal uang yang ditagihkan kepada pasien reaktif Corona, ia mengaku ada kekeliruan administrasi.

“Setelah dilakukan pengecekan ternyata ada kekeliruan dibagian administrasi RS, dikiranya pasien tersebut berasal dari ruangan lain, bukan pasien covid-19,” ujar Zulki saat dimintai konfirmasi, Ahad (14/06/2020).

Ia menambahkan, saat ini ia sudah meminta kepada pegawai RS untuk datang ke rumah pasien agar menjelaskan kekeliruan tersebut dan uangnya sudah dikembalikan ke pasien.

“Kemarin (13/06/2020) pihak RS sudah mendatangi rumah pasien tersebut untuk mengembalikan uang tersebut dan meminta maaf atas kekeliruan dibagian administrasi,” kata Zulki.

Ditempat yang berbeda, Efran juga mengatakan bahwa ia sudah ke RS kembali untuk mengambil uang tersebut.

“Saya sangat berterimakasih karena uangnya sudah dikembalikan,” katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler sempat geram atas adanya biaya isolasi pasien Covid-19 di RSMY Bengkulu untuk pasien yang dinyatakan reaktif covid-19.

“Nanti kami dari komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu akan memanggil pihak RS. Kenapa ini bisa terjadi dan apa masalahnya, kenapa harus dibebankan kepada pasien,” terang Dempo.

Komisi IV akan memberikan peringatan keras atas hal tersebut. Karena menurutnya, isolasi pasien reaktif covid-19 masih ditanggung oleh pemerintah. Mengingat anggaran untuk penanganan dampak covid-19 Provinsi Bengkulu sudah teranggarkan sebesar Rp 30,8 miliar.

“Kita akan tegur dan memberikan peringatan keras terhadap pihak RS,” singkat Dempo.

Komisi IV yang juga membidangi kesehatan, pendidikan itu akan mengevaluasi anggaran yang ada di RSMY Bengkulu melalui dana BLUD.

“Anggarannya juga akan kita evaluasi,” beber Dempo.

Menurut Dempo hal ini tidak akan terjadi jika pemprov tegas menjalankan aturan. Artinya, Gubernur harus melihat masalah ini.

“Ini prestasi bapak gubernur rohidin sebagai gubernur terbaik se-asia. Ini fakta nyata kalau pak Rohidin ini tidak mampu secara manajemen dan leadhersip dalam menata birokrasi dan tidak punya kemampuan menggerakan pemerintahan dalam pelayanan kepada rakyat,” ujar Dempo.

Sudah banyak kejadian pelayanan di RSMY yang membuat masyarakat kesulitan. Seperti beberapa waktu yang lalu menelantarkan pasien hingga sampi meninggal dunia, sekarang ada lagi.

“Baru kemarin kita dihebohkan semua publik ada warga bawa anaknya yang meninggal dari RSMY ke desanya masukan tas menggunakan travel karena tarif ambulance sangat mahal,” tuturnya.

Pelayanan publik, menurut Dempo menjadi prioritas untuk masyarakat. Gubernur harus mampun menjalankan perannya.

“Pelayanan publik di bidang kesehatan itu jelas tujuannya, bukan tujuannya uang. Karena RS itu baik gaji maupun obat dan kebutuhan lain sudah di anggarkan oleh APBD kalau kurang ya sampaikan, biar DPRD setujui penambahannya,” ungkap Dempo dengan dialek Bengkulu.

Politisi PAN ini menegaskan, soal pelayanan masyarakat, apalagi soal kesehatan jangan dijadikan ajang permainan, atau mencari keuntungan semata.

“Ini soal nyawa, nanti soal membangun tapi nyawa ini mesti hal utama yg diselamatkan. Untuk apa membangun kalau nyawa rakyat tak terlindungi. Semoga Allah mengampuni dosa kita para pengambil kebijakan dan ke depan tidak terjadi kembali,” tandas Dempo. [Soprian Ardianto]