PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Penyidikan kasus dugaan penjualan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu seluas 8,6 hektar yang ada di Perumnas Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu terus bergulir di meja penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu.

Teranyar, penyidik Kejari memanggil Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Heri Ifzan yang dimintai keterangan, Selasa (7/7/2020).

Pantauan pedomanbengkulu.com, Mantan Ketua Pansus DPRD Kota Bengkulu dimintai keterangan di ruang pemeriksaan oleh penyidik Kejari Bengkulu kurang lebih 2 jam.

Saat diwawancarai Heri Ifzan mengatakan, kedatangannya ke Kejari memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

“Iya kedatangan saya untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait hal tersebut. Waktu itu saat kita turun kelapangan timbul kekecewaan dari tim Pansus,” kata

Diketahui, dalam penyidikan kasus ini tim penyidik sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi antara lain, Camat Muara Bangkahulu, Lurah Bentiring dan Direktur PT Tiga Putra.

Dilansir sebelumnya, kasus ini berawal pada tahun 1995 silam, telah dilakukan pembebasan lahan milik Pemkot seluas 63 hektar yang terletak di Perumahan Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu oleh tim sembilan yang dibentuk Pemkot. Kemudian dilakukan pengukuran lahan dan hasil pengukuran lahan ternyata luasnya 62,9 hektar.

Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 lalu di lahan tersebut diduga telah terjadi penyimpangan oleh oknum tidak bertanggungjawab yang mana penjualannya dilakukan secara terpisah atau parsial yang ujungnya dibuat dalam bentuk satu Hak Guna Bangunan (HGU) dengan luas lahan kurang lebih 8,6 hektar. [Anto]