Ilustrasi.

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu terhadap pembangunan proyek penahan banjir, di kawasan Pasar Bengkulu Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu menemui kerugian negara.

Proyek yang menggelontorkan dana sebesar Rp 6,9 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 itu, tersinyalir menyebabkan kerugian senilai Rp 597 juta. Lantaran itu, tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melakukan pemanggilan terhadap lima pihak yang diperkirakan, terkait akan proses pembangunan tersebut.

Diantaranya, Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu, Afrizon selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan konsultan pengawas CV Utaka Esa.

Terakhir, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Ir Mulyani mengatakan pemanggilan yang dilayangkan pihak Kejati hanya bersifat klarifikasi. Mengenai spesifikasi bahan proyek sekaligus tekhnis pengerjaan pembangunan tersebut.

“Bukan tidak dikerjakan, tapi mutu dari betonnya itu yang kurang,” ucap Mulyani, pada Kamis (27/8/2020) siang.

Mulyani menjelaskan, ia tidak terlalu ingat berapa meter panjang proyek yang bersifat bendungan penahan banjir tersebut. Namun, temuan yang mensinyalir timbulnya kerugian negara telah dikembalikan.

“Untuk sementara ini, fisiknya sudah dikerjakan. Dan kerugian negara sudah kita setorkan,” kata Mulyani.

Selanjutnya, guna mencari titik terang terhadap dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek itu, tim penyidik pidsus Kejati masih akan melakukan penelusuran lebih intim. Salah satunya, dengan mengambil keterangan atau klarifikasi dari Direktur Utama CV Marben. [Alfi]