PedomanBengkulu.com, Lebong – Munculnya polemik pembangunan jalan pada paket senilai Rp. 10 Miliar, yakni pembangunan jalan link II di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dengan Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPRP) Kabupaten Lebong. Dikarenakan paket pekerjaan milik Bidang Marga yang masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) belum mengantongi surat izin resmi, atau tidak adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk melaksanakan kegiatan di kawasan yang masuk TWA tersebut.

Hal tersebut menjadi sorotan keras Ketua Komisi II DPRD Lebong Ahmad Lutfi. Kepada PedomanBengkulu.com, Lutfi menyebutkan munculnya polemik ini secara tidak langsung menunjukkan adanya koordinasi yang kurang bagus. Seharusnya sebelum progres fisik dimulai, sejak perencanaan teknis sejatinya seharusnya sudah mengantongi izin atau PKS dengan pihak BKSDA.

“Ini bukti pelaksana kegiatan hanya berpikir paket fisik, tetapi tidak melengkapi administrasi jauh sebelum paket ini dimulai,” sampai Lutfi kepada PedomanBengkulu.com Kamis (17/9/2020) pagi.

Ditambahkan Lutfi, seluruh paket pekerjaan pembangunan memang untuk memberikan Azas manfaat bagi masyarakat. Namun, setiap pembangunan juga tidak boleh berbenturan dengan aturan maupun dokumen administrasinya. Seharusnya pihak DPUPRP yakni Bina Marga selaku pemilik kegiatan lebih profesional. Karena untuk melakukan pembangunan di kawasan TWA tentu harus mengantongi izin terlebih dahulu.

“Membangun memang untuk masyarakat, tapi jangan administrasinya harus dilengkapi dulu. Jangan sampai kegiatan yang bagus malah menjadi bumerang karena terbentur dengan kurang lengkapnya administrasi. Jika memang tidak ada izin, takutnya ini akan bertentangan dengan hukum. Untuk itu stop dulu, dan urus administrasinya jangan main serobot begitu,” imbaunya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun PedomanBengkulu.com, dari sejumlah titik pekerjaan pembangunan jalan ling II Desa Magkurajo. Terdapat beberapa titik peningkatan jalan dan pelebaran jalan. Dari titik pelebaran jalan ternyata masuk kawasan TWA. Informasi terbaru saat ini draf PKS yang baru diajukan Pemkab Lebong masih dipelajari BKSDA.[Supriyadi]