PedomanBengkulu.com, Bengkulu Tengah – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mensosialisasi PKPU nomor 11 2020 dan PKPU 13 tahun 2020 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam kondisi bencana non alam Covid-19 yang dihadiri oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Divisi Sosialisai dan Divisi hukum dari 11 kecamatan yang ada di Benteng. Yang dilaksanakan di ruangan aula hotel Taman Tahura kecamatan Pondok Kubang Benteng. Jum’at (2/10/2020)

Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Darlinansyah menjelaskan, KPU dalam sosialisasi dan menekankan beberapa hal dalam PKPU 13 tentang pelaksanaan pemilihan dimasa pandemi, serta PKPU 11 2020 tentangg kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang.

“Beberapa hal yang subtansi merujuk dari PKPU 11 2020 dan PKPU 13 2020 antara lain, pelaksanaan rapat umum sudah ditiadakan, atau pasal 64 dalam PKPU 10 dihapus dan kegiatan lain yang bisa dilakukan sesuai pasal 58 PKPU 10, dilakukan melalui media sosial dan daring,” kata Darlinansyah.

Darlinansyah memaparkan, dalam PKPU 11 dan PKPU 13 disebutkan, pertemuan terbatas atau tatap muka atau dialog tetap bisa dilakukan, tetapi tetap memperhatikan jumlah keseluruhan yang hadir paling banyak 50 orang dan dilakukan dalam ruangan atau gedung dengan tetap menerapkan protokol covid-19, dan jarak minimal 1 meter antar peserta.

“Kita dari KPU Provinsi Bengkulu sudah menetapkan, masa kampanye itu di tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember,” ungkapnya.

Sementara itu Brotoseno ketua komisi KPU Benteng, untuk titik kampanye sendiri akan dikembalikan ke pasangan calon yang berdasarkan PKPU nomor 13. Sedangkan untuk pemasangan ATK kampanye KPU Benteng telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan telah mendapat persetujuan oleh pemkab Benteng sendiri.

“Sepanjang jalan-jalan desa di kabupaten Bengkulu Tengah yang diatur dalam PKPU,” ujarnya.

Untuk alat peraga kampanye sendiri, Brotoseno menjelaskan untuk hal itu telah ditentukan oleh KPU provinsi dan pasangan calon boleh untuk menambahkan jika nanti sesui dengan aturan yang berlaku. [Hendri Suwi]