PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Rapat Kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu mengungkapkan betapa penggunaan narkoba masih cukup mengkhawatirkan. Dalam satu tahun terakhir, BNN Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 13.789 orang masih menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir dari total 19.698 orang yang terpapar narkoba.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, berdasarkan pengamatan yang ia ikuti dari rapat kerja BNN Provinsi Bengkulu, ada beberapa persoalan krusial yang patut menjadi perhatian oleh sejumlah pihak.

“Pertama, Pemda Bengkulu harus segera menerbitkan Perda untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 2 tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) agar pemberantasan narkoba di Bengkulu bisa berjalan efektif,” kata Riri Damayanti, Selasa (17/11/2020).

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menjelaskan, selain kebutuhan Perda terkait Rencana Aksi Nasional P4GN, kebutuhan lainnya adalah pembangunan panti rehabilitasi bagi semua pengguna narkoba di Bengkulu.

“Saat ini adalah lebih dari 30 ribu pengguna narkotika di Bengkulu dan yang direhabilitasi hanya sekitar 200 orang. Panti rehabnya terbatas. Ada miliki pemerintah di RSJKO dan milik swasta semua berbayar. Sementara 70 persen kasus di Pengadilan merupakan kasus narkotika. Lapas pun sudah crowded untuk menampung tahanan narkoba. Ini harus segera direspon oleh pemerintah daerah,” ungkap Riri Damayanti.

Dewan Penasehat DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Bengkulu ini mengapresiasi BNN Provinsi Bengkulu yang menggelar pelimpahan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) bersama para penegak hukum lainnya.

“Karena lebih banyak manfaat ketimbang mudaratnya, saya sepakat bahwa pengguna narkotika sebaiknya memang direhab, bukan dipenjara. Semoga seluruh pihak lebih aktif dalam pencegahan, pemberantasan, dan penanganan narkoba, khususnya di Bengkulu. Stop narkoba,” ajak Riri Damayanti.

Sementara Kepala BNN Provinsi Bengkulu Brigjen Pol Drs Toga Habinsaran Panjaitan menjelaskan, APS mereka gelar untuk meminimalisir penumpukan perkara dengan menyederhanakan dan mempercepat penanganan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika bersama para penegak hukum lainnya.

“Selain meminimalisir penanganan hukum kasus narkoba, hal ini bertujuan agar penyalahguna segera dilakukan proses rehabilitasi. Penegak hukum jugs terkendala adanya pasal ambigu yang kurang rinci dan tegas membedakan antara pengedar dan bandar dengan penyalahguna,” terang Toga Habinsaran Panjaitan.

Mantan Kapolres Labuhan Batu ini menuturkan, tuntutan hukum yang dilayangkan oleh aparat hukum selama ini mengalami kekeliruan.

“Tuntutan penegak hukum cenderung menggunakan pasal 112 kurang tepat untuk penyalahguna, harusnya untuk bandar. Sedangkan penyalahguna sebaiknya di jerat pasal 127,” demikian Toga Habinsar Panjaitan.

Dalam paparannya, mantan Diresnarkoba Polda Sumut ini menjelaskan tentang kondisi riil peredaran narkotika di Bengkulu. Ia juga memaparkan strategi-strategi dan taktik yang menurutnya efektif untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika, bukan hanya di Bengkulu, namun juga di seluruh Indonesia. [Muhammad Qolbi]