PedomanBengkulu.com, Lebong – Untuk mewujudkan kemajuan Kabupaten Lebong, Kopli Ansori selaku Calon Bupati (Cabup) nomor urut 3 memastikan, akan memberantas dan mencegah adanya transaksional dalam penempatan pejabat pada suatu jabatan tertentu. Hal tersebut disampaikan Kopli Ansori yang juga Ketua DPD PAN Lebong ini, sebagai langkah untuk menempatkan orang-orang yang punya integritas, agar bisa bekerja dengan baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, menuju Kabupaten Lebong yang bahagia dan sejahtera.

“Kalau Allah SWT mengizinkan saya dan Pak Fahrurrozi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebong, Insya Allah saya pastikan dalam penempatan pejabat struktural Pemkab Lebong tidak ada jual beli jabatan. Saya tidak mau punya beban moral, untuk mencopot jika memang pejabat itu tidak bekerja secara baik,” sampai Kopli Ansori Senin (3/11/2020) siang.

Dilanjutkan Kopli, dirinya tidak ingin dalam penempatan pejabat dengan cara menjual jabatan, pada orang-orang yang haus jabatan. Karena adanya transaksional jabatan, pastinya akan menyulitkan dirinya untuk menilai kinerja pejabat itu sendiri. Agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, maka mereka akan diikat dalam fakta integritas dan komitmen untuk mencapai target pencapaian kerja. Apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak, apakah sesuai dengan fakta integritas apa tidak, sudah mencapai target yang diharapkan apa tidak. Itu akan menjadi bahan evaluasi, untuk dipertahankan apa tidaknya seorang pejabat pemerintahan.

“Adanya jual beli jabatan malah menyulitkan kita untuk bisa menilai kinerja pejabat, karena sudah adanya transaksional sebelumnya. Kita akan buat fakta integritas dan MOU setiap pejabat untuk bahan evaluasi, agar mereka yang punya kemampuan bisa bekerja dengan leluasa dan maksimal, ” kata Cabup yang merupakan Ketua DPD PAN Lebong ini.

Ditambahkannya, banyak daerah tidak bisa maju karena penempatan pejabat secara transaksional. Yang terpilih dari jual beli jabatan biasanya juga integritas dan dedikasinya rendah. Dirinya tidak ingin mental pejabat hanya fokus melayani atasan, tetapi harus melayani dan memikirkan kesejahteraan dan program keadilan sosial masyarakat.

Apalagi, sambungnya, setiap kebijakan untuk pelaksanaan program strategis daerah memang mengacu RPJMD. Dengan adanya kenyamanan bagi setiap pejabat setiap tingkatan eselonnya. Mereka tidak akan berjalan sendiri-sendiri dan itu akan membangun kebersamaan, dalam menciptakan etos kerja yang lebih kondusif sesama ASN Pemkab Lebong.

“Semoga mendapatkan dukungan masyarakat, karena kita ingin mewujudkan cita-cita, kedepannya Pemkab Lebong punya pejabat yang memang ingin sama-sama memajukan daerah,” demikian Kopli.[Supriyadi]