PedomanBengkulu.com, Seluma – DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan sidang paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, Raperda tentang Pengelolaan aset Daerah, Raperda Corporate Social Responsibility (CSR), dan Raperda perubahan Retribusi jasa umum, rabu (11/11/2020). Namun Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan akhir dari fraksi, tidak dihadiri Bupati Seluma dan jajaran Kepala Dinas. Bupati hanya diwakilkan oleh Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Seluma Supratman, dan Kepala BPKD, Marah Halim.

Kursi kursi yang biasanya tampak dipenuhi kepala dinas tampak kosong, tanpa ada yang menduduki. Akibatnya ketidakhadiran ini mendapat kritik keras dari sejumlah anggota dewan, karena dewan merasa kegiatan tersebut tidak dianggap penting oleh perwakilan eksekutif.

Pj. Sekda Kabupaten Seluma, Supratman menjelaskan, ketidakhadiran kepala dinas dalam sidang paripurna bukan disengaja. Ia mengatakan undangan yang diserahkan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma baru ia terima pukul 09.00 pagi, sehingga diduga banyak yang belum mengetahui adanya agenda sidang.

“Ini bukan disengaja, tetapi karena surat dan informasi mengenai paripurna baru diketahui sekitar pukul 09.00 pagi. Saya saja begitu mendapat informasi langsung cepat cepat mengganti pakaian dinas. Tetapi ini tetap kami akan kroscek, dimana kesalahannya, sehingga banyak yang tidak hadir,” jelas Supratman.

Sementara itu Ketua Bapem Perda DPRD Kabupaten Seluma, Tenno Heika mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Kepala Dinas dalam sidang paripurna. Ia berharap tidak ada lagi kejadian serupa, sehingga seluruh perwakilan eksekutif khususnya OPD yang terkait langsung dalam pembahasan di sidang dapat hadir.

“Kata pak Sekda ada keterlembatan surat masuk, Namun anehnya kalau undangan terlambat, mengapa pidato Bupati sudah selesai semua?, jangan juga menyalahkan Sekretariat DPRD, semoga ini bisa diselesaikan dan tidak lagi berlanjut,” jelas politisi Partai Nasdem tersebut. [IT2006/ADV]