Rugikan Negara Rp308.608.883, Beacukai Bengkulu Musnahkan Barang Ilegal

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pemusnahan barang milik negara hasil penindakan tahun 2020 oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean C Bengkulu berjalan lancar. Pemusnahan ini dilakukan sebagai salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai.

Kedati demikian tentu tindakan tersebut memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan serta melakukan pengawasan importasi barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Bengkulu bekerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya.

“Upaya memberantas peredaran barang illegal berupa rokok, Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dan minuman mengandung etil alkohol ilegal. Pemberantasan peredaran bebas serta barang impor yang tidak memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan,” ungkap Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkulu, Ardhani Naryasti, usai pemusnahan barang ilegal, Kamis (3/12/2020).

Upaya ini, tambahnya, merupakan aksi nyata KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkulu dalam menciptakan perlakuan yang adil bagi importir, pengusaha barang kena cukai dan masyarakat yang telah mematuhi segala ketentuan dan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai.

“Sehingga diharapkan dengan adanya penindakan ini tidak ada lagi barang impor, rokok, HPTL dan minuman mengandung etil alkohol ilegal yang pada akhirnya pasar akan diisi oleh barang impor, rokok, produk HPTL dan minuman mengandung etil alkohol yang legal dan sesuai ketentuan kepabeanan dan cukai,” sampainya.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan dan cobaan, karena kita sedang dihadapkan pada pandemi covid-19, meskipun demikian KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkulu tetap berusaha meningkatkan pengawasan dan penindakan.

“Pada periode November 2019 sampwi dengan Oktober 2020 KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkulu telah melakukan serangkaian pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan kepabeanan dan cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkulu,” terangnya.

Masih, Ardhani Naryasti, sebagai hasil kegiatan tersebut berhasil diamankan barang hasil tembakau illegal yaitu 576.900 batang rokok, (2 botol HPTL, dan 124 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal.

“Selain itu telah melakukan penegahan terhadap barang kiriman pos sebanyak 6 paket barang ponografi, dengan nilai barang keseluruhan senilai Rp556.250.600 dengan potensi kerugian negara senilai Rp 308.608.883,” terangnya.

Barang-barang tersebut telah ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai barang milik Negara yang selanjutnya dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.g Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

“Sebagaimana dimaksud surat nomor : S-67/MK.6/WKN.05/KNL.01/2020 tanggal 26 November 2020. S-68/MK.6/WKN.05/KNL.01/2020 tanggal 26 November 2020, S-69/MK.6/WKN.05/KNL.01/2020 tanggal 26 November 2020, S-70/MK.6/WKN.05/KNL.01/2020 tanggal 26 November 2020, S-71/MK.6/WKN.05/KNL.01/2020 tanggal 26 November 2020 hal Persetujuan pemusnahan barang yang menjadi milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkulu.” katanya.

KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkulu juga telah melakukan lima kali penindakan di bidang NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) berupa Methamphetamine dan Tembakau Gorila bersama BNN Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 dan telah dinyatakan selesai dengan penyerahan barang bukti ke BNN Provinsi Bengkulu.

“Selain sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas bea cukai khususnya di bidang penindakan, kegiatan pemusnahan ini juga untuk meningkatkan sinergi dari unsur pemerintah dan masyarakat dalam mengamankan hak-hak penerimaan negara serta memberikan perlindungan dari peredaran barang-barang yang berbahaya ataupun yang berstatus ilegal (melanggar hukum) di tengah masyarakat,” pungkasnya. [Soprian]