Ilustrasi : Freepik.com
Ilustrasi : Freepik.com

PedomanBengkulu.com, Seluma – Ketaatan terhadap protokol kesehatan masih menjadi masalah dalam penanganan dan pencegahan Covid-19, di Kabupaten Seluma. Pemerintah Kabupaten Seluma menilai,regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelanggar masih belum efektif sehingga pelanggaran masih saja terjadi.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seluma, Nurpadlia menyatakan, saat ini pihaknya telah mengajukan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Protokol Kesehatan untuk dibahas di DPRD Kabupaten Seluma. Perda tersebut dinilai akan efektif untuk mendukung penyebaran Covid-19 meluas.

“Selain Perda yang memang sudah dijadwalkan untuk dibahas, kami juga sudah mengajukan Perda Protokol Kesehatan, agar bisa menjadi acuan dalam penegakan disiplin, tidak hanya berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup),” jelasnya (20/12/2020).

Adapun dalam pengajuan perda tersebut, masyarakat yang melanggar dapat diberi sanksi berupa pemberian denda, hingga berupa kurungan. Pelanggaran dapat diproses oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Pemkab Seluma.

“Masyarakat yang tidak menggunakan masker dapat dihukum kurungan 3 hari atau denda 100 ribu dan paling banyak Rp. 500 ribu. Pelaku usaha atau penyelenggara fasilitas umum yang melanggar, dipidana paling lama tiga hari atau denda Rp. 500 ribu paling banyak 15 juta. Kemudian yang tidak menyediakan fasilitias cuci tangan atau perlengkapan didenda Rp. 1,5 juta sampai dengan Rp. 20 juta. Dan rumah sakit yang menolak melayani covid, dapat di denda paling sedikit Rp. 30 juta dan paling banyak Rp. 50 juta, atau hukuman kurungan 3 bulan,” jelasnya.

Kendati demikian Nurpladlia memastikan denda dan hukuman terhadap pelanggar protokol kesehatan ini belum final, karena masih perlu dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Seluma.

“Saya tegaskan ini belum final dan belum diberlakukan, karena memang masih diajukan untuk dibahas di DPRD,” jelasnya. [IT2006]