PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus rasuah ekspor benur atau benih lobster yang menjerat Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edy Prabowo, setelah sebelumnya penyidik KPK memanggil sejumlah saksi diantaranya pejabat Bengkulu yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah dan Bupati Kaur Gusril Pausi sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Tim penyidik KPK kembali memanggil dan memeriksa pejabat Provinsi Bengkulu yakni Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengambangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri untuk dimintai keterangan.

“Hari ini Jumat (29/1/2021)  pemeriksaan saksi untuk tersangka EP (Edy Prabowo) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait perijinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikananan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020, Isnan Fajri (yang diperiksa Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengambangan Daerah Provinsi Bengkulu),” kata Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (29/1/2021).

Ali Fikri menambahkan, terkait hasil pemeriksaan akan di informasikan lebihlanjut.

“Mengenai informasi hasil pemeriksaan akan kami sampaikan lebih lanjut,” jelas Ali Fikri.

Hingga berita ini diturunkan media ini masih berusaha mengonfirmasi pihak bersangkutan terkait pemanggilannya oleh penyidik KPK tersebut.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dalam kasus rasuah mantan Menteri KKP Edy Prabowo KPK telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Bupati Kaur Gusril Pausi, Dirkeu PT DPP M Zainul Fatih, Kasir Besar PT Dua Putra Perkasa Pratama Joko Santoso (PT DPPP), Pegawai PT DPPP Betha Maya Febiana, Karyawan swasta Yunus, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan, Karyawan swasta Jaya Marlian, Karyawan swasta Sharidi Yanopi, Petani/pekebun Zulhijar.

Dalam kasus penetapan izin ekspor benur lobster ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Enam orang sebagai penerima suap yakni Edhy Prabowo stafsus Edhy, Safri dan Andreau Pribadi Misata, Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi, staf istri Edhy, Ainul Faqih, dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pemberi suap yakni Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP), Suharjito yang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. [Anto]