Saat sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi yang berlangsung pada Jumat (8/1/2021).

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Setelah melakukan kajian secara mendalam, terhadap sanksi Raperda usulan Gubernur Bengkulu mengenai adaptasi kebiasaan baru. Akhirnya, para anggota fraksi-fraksi partai yang duduk di gedung DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan berbagai pandangan, dalam Rapat Paripurna ke – 3 masa sidang pertama tahun 2021.

Dalam sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi yang berlangsung pada Jumat (8/1/2021) sekira pukul 14.25 WIB, seluruh anggota dewan terdengar menyetujui usulan Raperda tersebut.

Kendati demikian, masih terdapat banyak kekurangan dalam usulan sanksi yang wajib diterapkan bagi pelanggar perda tersebut. Hal itu, diutarakan Anggota Dewan Fraksi Hanura, Usin Abdisyah P Sihombing setelah keluar dari ruang rapat.

Ia mengatakan, perda itu hanya mengatur aturan-aturan, sanksi dan standart bagi perorangan masyarakat. Serta, menyasar kepada sektor-sektor pelaku bisnis dan industri seperti pusat keramaian, mall dan lain sebagainya.

“Tetapi tidak mengatur kewajiban bagi pemerintah sendiri, mestinya perda itu harus ada triangle hukum. Low is triangle dalam konteks demokrasi,” kata Usin kepada pedomanbengkulu.com, pada Jumat (8/1/2021) sore.

Usin melanjutkan bahwa perda yang diusulkan Gubernur Bengkulu itu seperti mata pisau, hanya runcing ke bawah. Sementara, kewajiban-kewajiban daerah juga harus menaati aturan yang tertulis dalam perda tersebut.

“Jika kewajiban itu tidak dilakukan pemerintah daerah, mestinya mereka juga bisa dikasih sanksi dong,” ungkapnya.

Informasi, dalam pembahasan perda itu Gubernur juga menyelipkan rencana penerapan sanksi pidana ringan bagi pelanggar. Oleh karena itu, apabila perda adaptasi kebiasan baru diterapkan dengan sebenar-benarnya, mata pisau yang tumpul ke atas bisa menjadi tajam.

“Untuk pidana ringan itu kuat, jadi mekanismenya nanti bisa di pengadilan. Dan bisa sidang di tempat,” pungkas Usin.

Lantas itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu berharap perda itu bisa Seperti undang-undang lalu lintas. Dimana, dalam aturan undang-undang itu pemerintah juga bisa dituntut oleh masyarakat.

“Contoh, ketika seorang terjatuh saat mengendarai motor, disebabkan oleh jalan yang berlobang dan rusak karena kelalaian pemerintah. Maka, pemerintah atau pengelola itu bisa dituntut. Nah, disini juga begitu,” tutup Usin. [Alfi]