PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dengan melakukan berbagai pertimbangan berdasarkan keluh kesah dalam proses belajar-mengajar rencananya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) belajar dengan tatap muka.
Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi saat menggelar rapat bersama perwakilan guru, Kepsek, K3S, MKKS, dari Dinas Pendidikan, BPBD, Kesbangpol dan Dinkes serta dihadiri oleh Sesda Bujang HR, rapat berlangsung di balai Kota, Rabu (10/2/2021) sore.
Gelar dengar pendapat tersebut Dedy mengatakan bahwa Walikota Bengkulu sebelumnya sudah memberi sinyal berdasarkan informasi yang dirinya terima dan akan memberikan kelongaran untuk sekolah tatap muka.
“Kita sudah menampung bagaimana aspirasi dewan guru dan Kepala Sekolah dan hampir 95 persen menginginkan belajar tatap muka,” ungkap Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi usai menggelar rapat dengar pendapat tersebut.
Walaupun demikian, sambung Dedy, Pemkot Bengkulu tetap akan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan terjadi ketika proses belajar mengajar dilakukan tatap muka dengan ketentuan SE yang nantinya akan mengatur standar proses belajar mengajar ditengah pandemi.
“Kita, sebelum mengeluarkan SE akan ada semacam standar yang harus diikuti oleh seluruh sekolah, seperti harus tersedia tempat cuci tangan, guru dan siswa pakai masker, jam masuk diatur dan saat ini Walikota sedang mengkaji Insya Allah akan diberikan kelonggaran,” sampai Dedy.
Lebih lanjut Dedy juga menyampaikan untuk orang tua atau wali siswa yang nantinya merasa keberatan anaknya belajar tatap muka di sekolah, pihak sekolah tetap harus bersedia mengajar siswa secara daring.
“Bagi orangtua yang tidak mau anaknya mulai kembali belajar tatap muka, Sekolah tetap harus bisa melakukan proses belajar jarak jauh (daring). Kita demokratis,” kata Dedy.
Sebelum SE diterbitkan, lanjut Dedy ia minta Sesda perintahkan Kadis Kesehatan untuk segera melakukan kajian secara kesehatan bila siswa kembali belajar tatap muka begitupun BPBD harus terus memantau sekolah yang tidak mengikuti prokes.
“Hal ini kita lakukan agar Pemerintah dalam mengambil tindakan ataupun keputusan tidak salah dan dengan berdasarkan kajian di lapangan tersebut kita bisa melakukan proses belajar tatap muka,” tutup Dedy. [Soprian/ADV]
