PedomanBengkulu.com, Bengkulu Tengah –  Bertempat di ruang rapat Bupati kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), mediasi antar masyarakat dan pihak perkebunan kelapa sawit PT BIO belum menemui kesepakatan. Namun dari hasil pertemuan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Septy Peryadi, Kamis (04/03/2021) lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahan perkebunan PT BIO yang saat ini masih aktif hingga tahun 2025 mendatang ditolak warga desa-desa sekitar untuk melakukan perpanjangan dan diharapkan lahan kembali ke masyarakat untuk dikelola kembali.

Reskan Arip selaku kepala desa (Kades) Air Napal kecamatan Bang Haji mewakili beberapa desa yang ikut serta dalam mediasi tersebut menjelaskan, lahan PT BIO yang dikelola sejak tahun 1982 sampai saat ini dinilai masyarakat HGU-nya telah habis dan diminta untuk dikembalikan kepada masyarakat. Sebab dari awal pembebasan lahan pihak perusahaan hanya melakukan ganti rugi tanam tumbuh dan tidak memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah yang dibebaskan.

“Untuk wilayah desa Air Napal sendiri yang saya ketahui ada 2 HGU. Yaitu PT IKA SAPRAM dan PT BIO, yang mana sebelum hanya digunakan untuk pinjam pakai yang mana hanya tanam tumbuh yang di ganti rugi. Sementara masyarakat mengklaim lahan HGU yang dikelola PT BIO saat ini telah habis masa aktif dan masyarakat memintak untuk di kembalikan,” ungkapnya.

Riskan Arip juga menjelaskan untuk lahan yang sebelumnya dikelola PT IKA SAPRAM yang saat ini dikelola oleh PT BIO yang telah dikukut oleh Pamdam tahun 2020 seluas 810 hektar yang masik dalam HGU.

“Nanti jika tidak bisa secara musyawarah, mungkin kita akan melalui upaya hukum,” tegas Riskan Arip.

Sementara dari pihak PT BIO melalui humas perusahan Insinyur Dayat Tri kepada awak media menjelaskan, semua lahan HGU PT BIO semuanya telah dilakukan ganti rugi dan semua telah selesai. Namun pada tahun 1982 sampai dengan 1987 pihak perusahan belum mendapat petunjuk terkait ganti rugi lahan warga dan setelah SK Gubenur di akhir tahun 1987 baru bisa dilakukan.

“Setelah di SK-kan tahun 1987, di tahun 1988 dan 1989 semua lahan warga sudah selesai dilakukan ganti rugi dan semua sudah disepakati oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dayat juga menjelaskan warga yang telah melalukan pemagaran lahan perusahan PT BIO yang saat ini sahamnya dikelolah oleh PT SIL dimana HGU perusahan yang masih secara resmi aktif sangat menyalahi aturan UU perkebunan.

“Ada 3 desa yang melakukan pemagaran lahan kita. Yakni desa Air Napal, desa Genting Dabuk dan desa Tanjung Ketan,” ujar Dayat.

Dari mediasi antara masyarakat dan pihak perkebunan kelapa sawit PT BIO yang dipimpin langsung Wakil Bupati Septy Peryadi dan turut hadir ketua DPRD beserta anggota, Waka Polres, Kejari dan BPN Benteng tersebut ada beberapa kesimpulan dan hasil dari musyawarah tersebut.

1. PT BIO diminta untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar
2. Masyarakat diminta untuk menahan diri
3. Pemkab Benteng akan membentuk tim untuk melakukan pengecekan
4. Jika nanti tidak ditemukan titik terang di persilahkan untuk menempuh jalur hukum.

“Kita hanya memfasilitasi masyarakat dan pihak perusahan dengan mencari jalan keluar dari konflik ini. Kita harap hal ini tidak berlarut-larut,” pungkas Septy. [Hendri Suwi]