Pedomanbengkulu.com, Bengkulu Tengah – Secara terang-terangan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT BIO Nusantara Teknologi akan mengambil langkah hukum, jika ada masyarakat atau oknum tertentu yang akan melakukan penggarapan ataupun pemagaran lahan hak guna usaha (HGU) perusahan yang saat ini masik aktif hingga 2025 mendatang dan masih dikelola dengan baik.

Melalui humas perusahan Insinyur Dayat Tri saat ditemui Pedomanbengkulu.com Senin (15/03/2021) diruangannya menjelaskan, semua lahan HGU PT BIO semuanya telah dilakukan ganti dan semua telah selesai. Sejak dikeluarkannya SK Gubenur tahun 1987 sebagai petunjuk perusahaan. Namun disaat perusahaan sedang mengalami kemunduran atau kemerosotan keuangan ada beberapa lahan HGU perusahan dilakukan pemagaran dan penggarapan oleh warga dimana berdali bahwa lahan belum dilakukan ganti rugi.

“Setelah di SK-kan tahun 1987, di tahun 1988 dan 1989 semua lahan warga sudah selesai dilakuakn ganti rugi dan semua itu sudah disepakati oleh masyarakat.” ungkapnya.

Setelah dilakukannya mediasi beberapa waktu lalu di ruang rapat Bupati Bengkulu Tengah (Benteng) pada tanggal (04/03) lalu, dimana ada beberapa poin yang tercatat hasil dari pertemuan tersebut;
1. PT BIO diminta untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar
2. Masyarakat diminta untuk menahan diri
3. Pemkab Benteng akan membentuk tim untuk melakukan pengecekan
4. Jika nanti tidak ditemukan titik terang dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.

“Sesuai imbauan Pemkab Benteng, saat ini kita mengambil proses hukum, untuk permasalahan ini.” jlas Dayat.

Dari proses hukum yang diambil, Dayat menerangkan bahwa warga yang sebelumnya melakukan pemagaran sudah dilaporkan kepihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Mengingat masih ada warga yang bertahan dan mengklaim lahan belum dilakukan ganti rugi dan lahan milik nenek moyang serta ada pemakaman yang mencapai 15 hektar didalam lahan HGU perusahaan.

“Saat ini ada beberapa orang yang sudah kita laporkan ke pihak kepolisian dan sudah diproses dan masih ada beberapa lagi yang akan kita laporkan. Karena mengingat masih ada lahan kita yang di garap oleh warga bahkan mereka melakukan penanaman kembali disana. Maka dari itu kita ambil langkah hukum.” tutup Dayat. [Hendri Suwi]