Hj Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu –¬†Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin sempat ditentang banyak pihak paska menelurkan kebijakan kontroversi di tengah-tengah masyarakat yakni dibukanya izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang membatalkan kebijakan tersebut setelah masifnya penolakan di tengah-tengah masyarakat dari berbagai kalangan.

“Begitu banyak laporan dampak buruk yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat yang terjadi akibat minuman beralkohol, saya kira ini yang memicu masyarakat kompak menolak kebijakan ini. Sebagai pemerintahan yang baik, saya salut atas keputusan presiden yang mendengar dan melaksanakan keinginan masyarakat,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (2/3/2021).

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, Bengkulu pernah heboh dengan kasus almarhumah Yy, siswi SMP yang diperkosa dan dibunuh setelah para pelaku mengkonsumsi miras jenis tuak.

“Kasus Yy itu fenomena gunung es. Banyak kasus serupa yang dipicu dari alkohol. Kasus-kasus seperti ini jangan pernah ada lagi, meski itu di Bali, Sulawesi atau dimanapun. Peran negara sangat penting untuk mengurangi kejadian tersebut berulang, bukan sebaliknya,” ujar Hj Riri Damayanti John Latief.

Alumni Psikologi Universitas Indonesia ini menekankan, telah banyak riset yang berhasil membuktikan bahwa seseorang yang mengkonsumsi miras akan mengalami kerusakan pada otaknya serta timbulnya berbagai macam penyakit seperti radang lambung, gangguan pada jantung, perlemakan hati, hingga sirosis.

“Bayangkan kalau minuman seperti itu dikonsumsi sama generasi milenial selaku calon pemimpin masa depan. Saya sepakat pemerintah tetap bekerja untuk memutus rantai peredaran miras, demi generasi lanjut,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.

Namun demikian, Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur (SEMAKU) ini mengimbau agar kebijakan ini tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat politis sehingga memecah belah persatuan Indonesia.

“Saya sudah mendengar ada yang memanfaatkan momen ini dengan menyebarkan hoaks. Salah satunya artikel yang menyeret H Maruf Amin dengan judul jual minuman keras hukumnya boleh untuk membantu kas negara. Hal-hal seperti ini merusak keindonesiaan,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.

Perempuan berparas anggun ini menambahkan, setelah pencabutan aturan tersebut, Pemerintah hendaknya segera menyusun dan merampungkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang larangan minuman keras.

“Sehingga peredarannya benar-benar terpantau dan tidak lagi ada remaja ataupun anak muda yang rusak karena pengaruh miras dalam kehidupan mereka,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.

Data terhimpun, kebijakan kontroversi tersebut mencuat setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021 dimana surat ini berisi bahwa pemerintah membuka bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup, yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Perpres 10/2021 tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana disebutkan bahwa salah satu bidang usaha yang terbuka untuk investasi adalah industri minuman keras mengandung alkohol.

Industri miras masuk dalam daftar urutan ke-31 di dalam lampiran III dengan persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Malalui keterangan pers hari ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan tersebut peraturan tersebut dicabut sehingga tidak berlaku. [Muhammad Qolbi]