PedomanBengkulu.com, Lebong
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMD Sos) Kabupaten Lebong, kembali mengingatkan seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) untuk segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020. Hal tersebut sebagai langkah mempercepat Pemdes untuk menyusun APBDes tahun anggaran 2021. Sebagaimana administrasi pengajuan pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni sudah ada dokumen APBDes tahun anggaran 2021.

“Sejak awal kita sudah sampaikan syarat pengajuan DD dan ADD adalah dokumen APBDes 2021. Tentunya penyusunan APBDes 2021 itu sendiri berdasarkan LPj realisasi APBDes 2020. Apalagi semua laporan diinput ke Aplikasi Siskeudes,” ungkap Reko Heryanto selaku Kadis PMD Sos Kabupaten Lebong kepada PedomanBengkulu.com Senin (3/5/2021) siang.

Dijelaskan Reko, dalam penyusunan APBDes 2021, selain program tahun berjalan juga akan melihat dokumen LPj realisasi atau penggunaan APBDes TA 2020. Jika terdapat Silpa maupun adanya penunggakan pajak, secara tidak langsung APBDes-nya akan tersendat. Karena laporan itu akan terkoneksi ke Siskeudes dan OMSPAN.

“Makanya Pemdes harus selesaikan dulu LPj APBDes 2020, sebagai pedoman menyusun dan pengajuan APBDes 2021,” kata Reko.

Diakui Reko, untuk saat ini sudah ada sejumlah desa yang sudah selesai dan sedang dalam proses pengajuan 8 persen dari pagu total DD perdesa. Bahkan dari 93 desa yang ada di Kabupaten Lebong, saat ini sudah ada 23 desa yang sedang diproses. Namun baru 16 desa yang sudah selesai administrasi dan mengantongi rekomendasi dari PMD Sos Lebong. Selanjutnya baru 8 desa yang sudah bisa mencairkan 8 persen di Rekening Kas Desa (RKD), karena mereka sudah mengantongi SP2D dari BKD Lebong.

“Informasi yang kita dapatkan sampai siang ini, baru 8 desa sudah terbit SP2D dari BKD Lebong. Dananya langsung masuk RKD dan sudah bisa dicairkan,” pungkasnya.[Supriyadi]