PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Mengelola dan menyediakan air secara berkualitas agar bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia serta menghindari semua bentuk pencemaran yang terjadi baik di sungai maupun di laut agar tidak mendatangkan musibah bagi manusia.

Demikian disampaikan Anggota DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief ketika diwawancarai usai melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belum lama ini, di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Pengawasan dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumsel antara Komite II DPD RI dengan jajaran Pemprov Sumsel, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi sebagai salah satu pengelola sumber daya air di Sumsel.

“Beban pencemaran lingkungan sudah cukup berat, maka harus dihentikan. Kedepan seluruh laju kerusakan lingkungan harus ditahan. Pemanfaatan mineral bumi seperti batu bara, minyak dan lain-lain jangan sampai membawa dampak negatif bagi lingkungan,” kata Hj Riri Damayanti John Latief.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menekankan bahwa regulasi perlu lebih tegas mengatur sanksi agar semua oknum yang merusak ekosistem hingga menyebabkan bencana seperti bancir dan memicu jatuhnya korban jiwa manusia dan harta benda yang banyak.

“Jangan dikit-dikit menyalahkan alam sambil terus merusak benteng alami banjir di kawasan hulu sungai atau di kawasan resapan. Sanksinya harus lebih tegas. Kalau ada oknum yang nakal nggak mempan dijewer, kini harus ditendang keluar,” tandas Hj Riri Damayanti John Latief.

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini berharap kementerian terkait dapat melakukan studi secara sungguh-sungguh dan mendalam agar semua kebijakan pembangunan baik di bidang ekonomi maupun sumber daya alam memenuhi upaya pencegahan terhadap banjir dan longsor.

“Apa yang dilakukan Sumsel bisa jadi pembelajaran buat Bengkulu agar bisa menangani persoalan serupa. Proyek-proyek pengendalian banjir dan penyediaan air berkualitas untuk masyarakat harus jadi prioritas ketimbang proyek-proyek yang lain,” sampai Hj Riri Damayanti John Latief.

Dalam pertemuan ini, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Ahmad Najib, membuka acara dengan memaparkan beberapa perkembangan pembangunan yang bertujuan untuk pengelolaan sumber daya air di Sumsel, khususnya untuk menanggulangi permasalahan banjir.

Sementara dari pihak Kementerian LHK yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera, Amral Fery, memaparkan KLHK dalam hal pengelolaan sumber daya air berfokus pada sisi hulu yakni perencanaan. [Muhammad Qolbi]