Hj Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief menegaskan penolakannya atas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur pajak sekolah swasta, jasa kesehatan, hingga sembako.

“Soal pajak sekolah, kesehatan, sembako dan lain-lain yang akan membebani rakyat, saya tetap tegas menolak. Saya minta pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa RUU revisi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sama sekali tidak akan menyentuh barang-barang kebutuhan rakyat kecil untuk maju dan berkembang,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Jumat (18/6/2021).

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menekankan, beratnya beban yang diderita rakyat kecil akibat pandemi covid-19 seharusnya membuat potensi pajak lebih tepat bila diarahkan kepada komoditi yang pasti digunakan, dimanfaatkan atau dikonsumsi hanya oleh orang-orang kaya.

“Misal pajak jasa jalan-jalan ke luar negeri, pajak kepemilikan tanah yang berhektar-hektar, pajak korporasi, pajak kepemilikan mobil dan rumah mewah, intinya semua yang tidak bersentuhan dengan kehidupan orang miskin,” tegas Hj Riri Damayanti John Latief.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur (SEMAKU) ini membeberkan, ada begitu banyak strategi yang dapat diambil oleh pemerintah dalam meningkatan pendapatan negara selain dengan mengutak-atik kebijakan pajak.

“Mengoptimalkan BUMN misalnya, menaikkan pajak perusahaan digital global, atau bahkan kalau perlu bikin penghematan besar-besaran untuk semua keperluan aparatur pemerintah,” tandas Hj Riri Damayanti John Latief lantang.

Alumni Psikologi Universitas Indonesia ini menekankan pentingnya ketegasan pemerintah agar mengumumkan kepada publik bahwa rencana pemajakan terhadap sembako tidak diterapkan agar tidak memicu peningkatan inflasi di tengah kondisi ekonomi belum stabil.

“Ahli berpendapat pasar sembako Indonesia dan pasar retail sangat sensitif terhadap isu kenaikan harga akibat perpajakan ini. Jangan sampai menimbulkan inflasi dan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya harap pemerintah bisa mengumumkan secara tegas bahwa rencana pajak sembako ini tidak pernah ada,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.

Data terhimpun, RUU KUP telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2021 di DPR RI dan dijadikan sebagai prioritas untuk diselesaikan agar bisa terlaksana.

Banyak penolakan muncul dari berbagai elemen masyarakat yang menilai bahwa kebijakan ini justru akan mengganjal program pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19 masih berlangsung.

Alih-alih bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah justru menuai kecaman karena di saat yang sama pemerintah justru melakukan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi kendaraan bermotor dan insentif pajak properti untuk pembelian rumah siap huni (ready stock) yang selama ini dinikmati orang-orang kaya.

Tidak hanya sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, pada Pasal 4A RUU KUP, pemerintah juga berencana melakukan pemungutan PPN untuk jasa keuangan, jasa asuransi, jasa angkutan umum di darat di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos bakal jadi objek pajak. [Muhammad Qolbi]