Hj Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pentingnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan serta mengurangi dampak negatif pemanfaatan mineral, batu bara dan batuan terhadap lingkungan.

Demikian salah satu inventaris usulan Bengkulu yang dihimpun Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief. Hal ini disampaikan oleh Senator Muda asal Bengkulu ini menyangkut tata kelola lingkungan hidup Bengkulu untuk kementerian terkait, Kamis (3/6/20210).

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur (SEMAKU) ini berharap kementerian terkait lebih intensif merancang program-program sesuai kebutuhan setiap daerah terutama yang menyangkut langkah-langkah penting dalam mencegah timbulnya bencana demi bencana yang banyak melanda di berbagai wilayah Indonesia, sejak awal tahun 2021 ini.

“Perkuat pengendalian kebakaran hutan, kembangkan kinerja pengelolaan persampahan, pemanfaatan limbah bio gas dan bio elektrik, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Cek secara berkala kualitas air sungai, hitung beban pencemar, dalami semua bahan-bahan perusak ozon, pengendalian polusi, kualitas udara, dan lain sebagainya,” kata Hj Riri Damayanti John Latief.

Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai (PJPP) ini berharap agar pemerintah pusat dan daerah, BKSDA dan lembaga terkait sama-sama mengawal agar pemanfaatan cagar alam menjadi taman wisata alam dilaksanakan dengan dasar-dasar keberlanjutan lingkungan hidup agar tetap lestari dan ramah lingkungan.

“Dorong lebih banyak partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan ketahanan lingkungan. Sususan program jangan hanya dalam bentuk pemberian reward, tapi juga punishment terhadap korporasi dan fasilitasi untuk pemerintah daerah agar memacu program pelestarian di kawasannya masing-masing,” ucap Hj Riri Damayanti John Latief.

Perempuan berparas anggun dengan hijabnya yang digelari Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini menekankan, program karikatif yang dapat mengayomi masyarakat untuk dapat mengakses ke kawasan hutan yang sedang atau akan melakukan aktifitas ekonomi namun dengan komitmen menjaga keasrian dan kelestarian hutan seperti program hutan sosial dan hutan adat perlu dilanjutkan serta dituntaskan.

“Seluruh lahan tidur harus produktif. Inilah yang sangat dibutuhkan di era pandemi begini. ketahanan pangan. Pemerintah harus turun tangan mengawasi agar lahan yang diterima masyarakat bukan untuk tujuan konsumtif, atau malah diterlantarkan, bahkan dijual ke orang lain untuk hal-hal yang nggak produktif,” tegas Hj Riri Damayanti.

Untuk diketahui, inventarisasi persoalan daerah untuk disampaikan kepada kementerian terkait merupakan salah satu tugas yang diperankan oleh DPD RI. Berbagai persoalan tersebut dikupas dan dibahas agar dapat dilahirkan rekomendasi-rekomendasi, baik untuk perbaikan regulasi, maupun untuk kemaslahatan Indonesia secara umum. [Muhammad Qolbi]