Ketua LAKI Lebong Adi Ogan

PedomanBengkulu.com, Lebong – Terkait isu seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021, yang bakal ditunda oleh Pemkab Lebong. Menjadi bola liar di masyarakat, bahkan sejumlah masyarakat menuding penundaan itu dikarenakan kebijakan Bupati Lebong Kopli Ansori dan Wabup Lebong Fahrurrozi. Hal tersebut membuat Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Lebong, Adi Ogan ikut bersuara. Dikatakan Adi Ogan, dirinya selaku masyarakat Kabupaten Lebong perlu meluruskan, bahwa tertundanya tes CPNS dan PPPK yang terkendala anggaran tersebut, seharusnya yang dipertanyakan adalah kinerja pejabat Pemkab Lebong dan DPRD Lebong yang mengesahkan APBD tahun anggaran (TA) 2021.

Ditegaskan Adi Ogan, APBD Lebong TA 2021 bukanlah produk Bupati Lebong Kopli Ansori dan Wabup Lebong Fahrurrozi. Karena pembahasan dan pengesahan APBD 2021 tersebut dilaksanakan pada tahun 2020. Yang saat itu masih dibawah kepemimpinan Bupati Lebong Rosjonsyah dan Wabup Lebong Wawan Fernandez. Jadi kalau ada yang sengaja melempar isu penundaan ataupun pembatalan tes CPNS dan PPPK 2021, dikarenakan kebijakan Bupati Kopli Ansori dan Wabup Fahrurrozi, dirinya dengan tegas menyebut kritikan itu salah alamat.

“Pak Kopli Ansori dan Pak Fahrurrozi itu dilantik pada akhir Februari 2021. Sedangkan APBD Lebong 2021 itu disahkan pada Desember 2020, jadi kalau menyalahkan Bupati dan Wabup Lebong sekarang soal penundaan tes CPNS dan PPPK, itu jelas salah alamat. Mestinya tanyakan kepada mereka-mereka yang ikut membahas APBD Lebong 2021 tersebut, kenapa mereka tidak ploting anggaran yang cukup untuk tes CPNS dan PPPK,” tegas Adi Ogan kepada PedomanBengkulu.com Senin (28/06/2021) siang.

Ditambahkan Adi Ogan, dirinya berharap setiap penyampaian kritikan itu mestinya tidak dengan tendesius, tetapi lebih kepada memberikan masukan yang membangun. Bukan hanya asal kritik karena suka dan tidak suka, apalagi terbawa aroma Pilkada Lebong 2020. Dirinya juga meminta jangan sampai mengkritik tanpa didasari data sebenarnya, setidaknya harus pahami dulu siapa yang menyusun anggaran APBD Lebong TA 2021. Karena jelas-jelas Bupati Lebong Kopli Ansori dan Wabup Lebong Fahrurrozi dilantik, ketika APBD Lebong 2021 sudah disahkan melalui proses pembahasan antara TAPD dan DPRD Lebong pada tahun 2020.

“Silakan kritik Pemkab Lebong dan saya tahu betul Bupati dan Wabup Lebong sekarang tidak anti kritik. Tapi setidaknya kita harus berpikir logis, mereka belum secara penuh bisa mengubah anggaran yang sudah diketuk palu tahun 2020 itu. Jangan lupa, pengesahan APBD Lebong 2021 itu masih Bupati Lebong Rosjonsyah,” tegasnya.

Terkait batalnya tes CPNS dan PPPK, lanjut Adi Ogan, yang perlu dipertanyakan adalah kinerja pejabat Pemkab Lebong yang masuk TAPD dan DPRD Lebong di tahun 2020, apakah mereka dulu memikirkan dan ada inisiatif menganggarkan untuk kegiatan tes CPNS dan PPPK tersebut. Karena program APBD Lebong tahun anggaran 2021 ini adalah produk mereka.

“Sekarang mari kita sama-sama tanyakan, apa Pemkab dan DPRD Lebong bisa merubah pos anggaran yang sudah masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam APBD Lebong 2021. Kalau memang bisa dirubah, saya yakin Bupati Kopli Ansori pasti mau melaksanakan tes CPNS dan PPPK,” tutupnya.[Supriyadi]